
Batalkan Kenaikan Harga BBM!
Nasionalisasi Industri Pertambangan Asing; Penghapusan
Utang Luar Negeri
Tinggalkan Elit Politik Pro-Asing! (Pemerintahan SBY-JK
/Golkar-Demokrat)
Hari ini
(24/06/08), mayoritas fraksi dalam sidang paripurna DPR menyetujui untuk
meloloskan Hak Angket tentang kenaikan harga BBM. Hasil tersebut merupakan
langkah maju dalam perjuangan mahasiswa dan rakyat dalam menentang kenaikan
harga BBM, terlepas dari adanya kepentingan parpol dalam isu tersebut. Akan
tetapi, sikap mayoritas partai di DPR tidak dapat dilepaskan dari tekanan
perjuangan mahasiswa dan rakyat yang tetap kontinyu menggelar aksi-aksi massa
di berbagai daerah. Hal tersebut, tidak dapat dilepaskan pula dari pengorbanan
kawan kita, Maftuh Fauzi yang telah gugur dalam perjuangan menentang kenaikan
harga BBM (20/06/08). Bersemaan dengan rapat DPR membahas hak angket, didepan
gedung DPR, ribuan massa gabungan buruh, tani, mahasiswa dan kaum miskin kota
menggelar aksi. Aksi yang digalang oleh Front Rakyat Menggugat (FRM) dan Temu
Aktifis Lintas Generasi (Tali Geni) berujung bentrok, berakibat puluhan aktifis
ditangkap dan puluhan lainnya mengalami luka-luka.
Kemenangan
berupa diloloskannya hak angket bukanlah kemenangan akhir. Akan tetapi, hal
tersebut baru merupakan pembuka dari peta pertarungan antara kekuatan rakyat
yang anti kepentingan asing (Imperialisme) dengan kekuatan elit politik pro
Asing; pemerintahan SBY-JK (Golkar -Demokrat). Kenaikan harga BBM sendiri
merupakan isu yang sarat dengan kepentingan asing didalamnya; guna penguasaan
(kontrol) asing terhadap sektor migas Indonesia dan memaksakan liberalisasi
pada sektor migas, hingga harga migas didalam negeri setara dengan pasar
internasional. Seperti yang kita ketahui, kelompok utama yang menguasai
lapangan migas didalam negeri saat ini adalah korporasi asing, seperti Sheel,
Chevron, ExxonMobil, BP, CNOOC, ConocoPhilips, dan lain-lain. Mereka dilaporkan
menguasai lapangan konsesi migas mencapai 85%-90% (Chevron diantaranya
menguasai 50%), sedangkan sisanya dikelolah oleh perusahaan dalam negeri.
Dengan kondisi seperti, maka jelas persoalan kenaikan harga BBM bukan hanya
karena faktor geopolitik internasional, akan tetapi yang terpokok adalah
persoalan pengelolaan migas didalam negeri yang hampir sepenuhnya berada
ditangan asing.
Sidang paripurna
DPR dengan sangat jelas memperlihatkan kekuatan-kekuatan elit yang selama ini
begitu kuat membentengi kepentingan asing. Elit politik yang menolak penggunaan
hak angket adalah partai Golkar dan Demokrat. Kedua partai ini pula yang secara
tegas mendukung sikap pemerintahan SBY-JK menaikkan harga BBM. kedua partai ini
juga punya andil dalam memuluskan paket-paket kebijakan neoliberalisme. Mereka
merupakan partai-partai pendukung pemerintah SBY-JK, yang telah membuktikan
loyalitasnya bukan saja kepada SBY-JK, akan tetapi juga diperlihatkan kepada
negara-negara imperialis. Maka jelaslah, Pemerintahan SBY-JK bersama dengan
partai Golkar dan Demokrat sebagai elit politik garda-depan dari kepentingan
asing di Indonesia.
Hak angket
barulah langka awal. Elit politik dan partai-partai yang mendukung hak angket
harus menyadari bahwa pertarungan sebenarnya adalah berhadapan dengan
kepentingan asing (Imperialis) dan kaki-tangannya didalam negeri. Isu kenaikan
BBM hanyalah salah satu persoalan dari keruwetan problem ketahanan energi
nasional. Sehingga perlu ditegaskan,
perlunya pemerintah mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi krisis
energi, diantaranya; nasionalisasi Industri pertambangan asing dan pencabutan
kebijakan perundang-undangan yang berbau liberalisasi di sektor energi (UU
nomor 22 tahun 2001 tentang Migas dan UU nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman
Modal). Sehingga sejak awal kita sangat menyadari akan kemungkinan beberapa
partai yang bersifat bimbang akan menjalankan hak angket ini setengah-setengah
bahkan berkhianat dimasa depan. Oleh karena itu, perjuangan sesungguhnya, guna
membatalkan kenaikan harga BBM terletak ditangan rakyat atau bangsa Indonesia
lewat aksi-aksi massa yang kontinyu. Perjuangan kita adalah perjuangan
pembebasan nasional, yakni perjuangan untuk menyingkirkan sepenuhnya seluruh
praktek, kepentingan, dan segala bentuk susunan ekonomi Imperialis yang
bercokol. Perjuangan ini bukanlah perjuangan sehari, tetapi perjuangan untuk
waktu yang panjang. Perjuangan ini tidak dapat diletakkan kepada kekuatan massa
yang kecil, akan tetapi harus diletakkan kepada kekutan seluruh massa rakyat
bersama dengan kekuatan elit politik nasional yang anti-imperialis atau pro-kepada
kemandirian ekonomi nasional.
Agar kemenangan
hak angket menjadi pembuka bagi kemenangan perjuangan pembebasan nasional, maka
perjuangan ini tidak hanya bertitik berat diparlemen tetapi juga kepada
mobilisasi-mobilisasi umum massa rakyat dan partai-partai politik anti kenaikan
BBM. Oleh karena itu, kami dari Dewan Pimpinan Pusat -Partai Pembebasan
Nasional menyatakan sikap sebagai berikut;
- Batalkan Kenaikan Harga BBM; segera ambil alih
kendali (nasionalisasi) terhadap perusahaan-perusahaan pertambangan asing
dan Penghapisan Utang Luar Negeri;
- Teruskan Perjuangan lewat Hak Angket; Tinggalkan
elit politik pro asing; Pemerintahan SBY-JK dan partai -partai pendukung
kenaikan BBM dan penentang hak angket (Golkar dan Demokrat);
- Usut tuntas kasus kematian Maftuh Fauzi dan berbagai
kasus kekerasan polisi dalam demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM
serta bebaskan seluruh aktivis mahasiswa-rakyat yang ditangkap;
- Bangun Front Persatuan Nasional yang melibatkan
seluruh rakyat dan partai politik yang anti terhadap elit politik
pro-asing; Front Persatuan Nasional akan menjalankan Gerakan Banting
Setir; Haluan Ekonomi Baru,
pemerintahan baru dan presiden baru dengan melaksanakan Tripanji persatuan
nasional;
Demikian
pernyataan sikap ini kami sampaikan, agar diperhatikan. Terima kasih!
Jakarta, 25 Juni 2008
Cukup Sudah Jadi Bangsa Kuli, Bangkit Jadi Bangsa
Mandiri!
Kibarkan Tri Panji Persatuan Nasional:
Hapus Utang Luar Negeri! Nasionalisasi Industri
Pertambangan!
Bangun Industri (Pabrik) Nasional!
Dewan Pimpinan Pusat
Partai Persatuan Pembebasan Nasional
(DPP-Papernas)
|
Ketua Umum
|
Sekretaris Jenderal
|
|
Agus Jabo Priyono
|
Harris BA Sitorus
|
Quote this article on your site | Dilihat: 258 | Cetak | E-mail
Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6 AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com All right reserved |