|
34 partai dinyatakan lolos verifikasi dan
berhak menjadi peserta pemilu 2009. Kampanye pun sudah
dimulai minggu ini. Memang diakui penyelenggaraan pemilu kali inipun belum bisa
memenuhi hasrat demokratik yang membolehkan seluruh rakyat ambil bagian dalam
pemilu atau membuat lega seluruh rakyat untuk berpartisipasi dalam pemilu 2009.
Kecurigaan pada ideologi
tertentu masih dipertahankan. Akibatnya yang tampak tetap masih usaha
partai-partai status quo untuk mendominasi pemilu 2009 dengan berbagai cara dan
menghalangi munculnya partai alternatif pilihan rakyat. Karenanya syarat-syarat
peserta pemilu 2009 pun disesuaikan dengan kepentingan partai-partai besar di
parlemen yang selama ini juga terbukti tak sanggup membawa bangsa ini keluar dari berbagai keterpurukan. Itulah
mengapa ketidakadilan dalam soal kepesertaan pemilu 2009 menyeruak ke atas
bahkan pasca KPU mengumumkan partai peserta pemilu 2009. Dalam situasi seperti
ini apa yang bisa diharapkan rakyat pada pemilu 2009? Atau tak ada lagi yang
bisa diharapkan atau memang tak ada lagi kemampuan untuk berharap?
Pemilu 2009
adalah pemilu ketiga pasca kejatuhan otoritarianisme Orde Baru. Hitungan ketiga
seakan berarti juga peringatan terakhir dari rakyat untuk konsistensi dan
komitmen partai-partai dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat, entah apapun
aliran ideologi dan bendera yang dikibarkan. Dari dua kali pemilu, 1999 dan
2004, rakyat sepertinya tak menemukan buah yang manis dari penjatuhan
otoritarianisme Orde Baru. Buahnya justru semakin pahit bahkan sebagian rakyat
merasa: pemerintahan Soeharto dirasa cukup sandang, pangan dan papan, aman tak
ada keributan. Pemerintahan reformasi yang sudah berganti beberapa presiden
diterjemahkan sebagai pemerintahan repotnasi,
ribut tanpa arah pembangunan yang jelas di tengah keterpurukan bangsa yang
semakin nyata: krisis pangan dan krisis energi.
Karena itu
sebagai hajatan demokratik pasca terpasungnya demokrasi selama 32 tahun, pemilu 2009 menjadi peristiwa penting untuk
menandai kemajuan dan kemunduran perjuangan
demokrasi di Indonesia. Lebih dari itu, pemilu 2009 dilaksanakan dalam
naungan usaha-usaha membangkitkan bangsa dari berbagai keterpurukan: ekonomi,
sosial dan budaya akibat cengkraman nyata kekuatan asing, neoliberalisme, yang
kini semakin menuntut diliberalkannya semua jaminan sosial yang sudah
didapatkan rakyat: subsidi pendidikan, kesehatan, termasuk subsidi BBM agar
menjadi barang dagangan pasar belaka tanpa dilandasi tugas luhur negara dalam
memajukan kecerdasan dan kesejahteraan rakyat sebagaimana amanat proklamasi
kemerdekaan yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Dengan demikian Rakyat
hendak dibiarkan berjuang sendirian di tengah lautan pasar yang merupakan dunia komersiil dan dunia para petualang pencari
laba yang seringkali tak peduli pada nilai-nilai gotong-royong yang merupakan
nilai pergaulan sekaligus landasan dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini.
Dengan membaca
perjalanan sejarah bangsa, Pemilu kali ini sebisa mungkin diharapkan mewarisi
semangat para pejuang dan perintis kemerdekaan Republik Indonesia 100 tahun
yang lalu. Pun semangat keberanian dari
para pemimpin yang menyatakan kemerdekaan dari kolonialisme, hampir 63 tahun
yang lalu, demi pemerintahan yang mandiri dan bermartabat sebagaimana dimiliki
bangsa-bangsa berdaulat lainnya. Pemilu kali ini juga disemangati gelora
pemuda, 80 tahun yang lalu ketika memandang keindonesiaan yang berarti
persatuan nusantara menjadi satu bangsa adalah jalan satu-satunya mengusir
penjajah yang telah bercokol ratusan tahun di bumi nusantara. Pun semangat
mahasiswa dan rakyat, 10 tahun yang
lalu, yang dengan berani menghadapi mesin kekerasan Orde Baru yang sudah buta
dan tuli pada penderitaan rakyat dan justru semakin sewenang-wenang pada rakyat
kecil.
Pada pemilu
1999, dengan antusias rakyat memberikan suara perubahan pada Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan). Namun, harapan itu tampak sia-sia
sehingga pada pemilu 2004, rakyat meninggalkan PDI Perjuangan. Dengan situasi
ini, semoga antusiasme rakyat yang masih ada dalam menghadapi pemilu 2009 untuk
menuju kotak-kotak suara perubahan yang diharapkan, dapat menemukan
pahlawan-pahlawannya. Dengan demikian, tak lagi dikecewakan. Pemilu 2009 harus
mengambil bentuk yang berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, tidak bisa lagi
rakyat sekedar menjadi mesin suara, termasuk mengambil bentuk golput jika tidak
berhasil menghentinkan hegemoni politik dan ekonomi neoliberal. Politik yang
menindas, menghisap, dan melahirkan kemiskinan, hanya akan mungkin ditinggalkan
jikalau mesin-mesin politik yang menjalankannya juga ditinggalkan oleh rakyat. Bangsa
Indonesia akan bisa melangkah ke depan jikalau seluruh rantai-rantai penjajahan
yang mengikat kakinya, berupa campur tangan asing dalam lapangan ekonomi, politik,
hukum dan budaya, benar-benar sudah diputus dan dihancurkan. Untuk melakukan
itu, diharuskan sebuah politik persatuan anti imperialis yang kuat, sebuah
program perjuangan yang pro -kemandirian nasional, dan dukungan seluruh rakyat
Indonesia. Kami tegaskan, perjuangan memutar kendali atas masa depan bangsa ini
harus berupa "gerakan banting setir; dengan membangun Haluan Ekonomi Baru,
Presiden Baru dan Pemerintahan Baru dengan Tri Panji Persatuan Nasional.
AJ
Susmana :
Wasekjend
Bidang Kaderisasi dan Komunikasi Massa (KAKOMAS) DPP PAPERNAS.
Quote this article on your site | Dilihat: 950 | Cetak | E-mail
Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6 AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com All right reserved |