Dona Sorenty Moza, Caleg Partai Bintang Reformasi, PBR, DPRD Lampung Barat via SMS memberitahukan bahwa di Lampung akan dilaksanakan Pertemuan sosialisasi PBR dan sosialisasi caleg PBR. Pertemuan akan dilaksanakan pada hari sabtu dan minggu, pukul 19.30 di Pekon Fajar Bulan dan Bedeng 1 Kecamatan Waytenong Lambar. Pertemuan bertujuan untuk konsolidasi organisasi PBR dalam rangka memenangkan pemilu 2009. Untuk kejelasan lebih lanjut bisa menghubungi Donna di 081540057149. (ajs)

Reporter : Ulfa Ilyas

Jakarta, 30/10/2008 : Sekitar 80-an Aktivis Buruh, yang tergabung dalam Persatuan Buruh reformasi, melakukan aksi massa menuntut pembatalan SKB empat menteri di depan Istana Negara, kamis, 30/10/08. Para buruh mememulai aksinya di depan kantor Bank Indonesia (BI), dan selanjutnya melakukan longmarch ke istana Negara. Aksi buruh tersebut cukuplah unik, karena ketika hendak menuju Istana Negara, massa aksi melakukan Jalan dengan cara berjalan mundur, "kami berjalan mundur sampai  istana Negara menunjukkan bahwa kehidupan ekonomi dibawah pemerintahan SBY-JK mengalami kemunduran"  Demikian Ungkap Desi Arisanti, Sekjend FNPBI, kepada berdikari online.

Bali, 29/10/07, berdikari-online: SKB tentang perubahan pengaturan pengupahan, yang baru saja ditandatangi oleh empat menteri, tanggal 24 oktober lalu, mulai mendapat penolakan oleh kaum buruh di berbagai kota di Indonesia, termasuk Bali. Dalam aksinya, 300-an buruh yang melakukan aksinya di gedung DPRD tingkat I Bali, menilai SKB 4 menteri sebagai pengalihan beban krisis financial di AS ke pundak buruh Indonesia. Massa aksi, yang didominasi ibu-ibu dan membawa anaknya, rata-rata merupakan buruh yang belum mendapatkan upah sesuai dengan UMP.

Ditengah imperialisme yang berkecamuk, lapangan kebudayaan merupakan salah satu medan pertempuran yang tak kalah pentingnya, bahkan sama penting dengan lapangan perjuangan lainnya. Tak tanggung-tanggung, serangan kebudayaan barat yang berkehendak memperluas akumulasi profitnya (industri hiburan, entertetaint), serta memandulkan fikiran rakyat, utamanya kaum muda.

Seni dan politik adalah dua sisi yang tak terpisahkan. Seni berpolitik adalah bagaimana merespon, mendorong, dan mengubah realitas agar lebih berpihak kepada keadilan dan demokrasi bagi semua orang. Sehubungan dengan itu, redaksi Berdikari Online bekerjasama dengan Tim Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat (JAKER), telah melakukan wawancara terhadap dua grup band, yang menurut kami bisa mewakili kecenderungan "genre" kaum muda, yaitu Red Flag dan Efek Rumah Kaca (ERK).

Red Flag merupakan Band Reggae asal lampung. Kelahirannya bukan saja untuk mendendangkan musik-musik pembebasan, tapi rata-rata personilnya adalah aktifis jalanan yang terlibat lansung dengan perjuangan massa rakyat; demonstrasi, pemogokan, rally, dan sebagainya. Red Flag digawangi oleh Dompak (Depe redflag), sang vokalis yang sudah malang melintang dalam gerakan rakyat. Dengan musik reggaenya, Red Flag melantungkan lagu-lagu seperti; Buruh Tani, Fight For Socialism, Tidur Jangan, Darah Juang, dan banyak lagi. 

Efek Rumah Kaca, merupakan grup band muda yang terbentuk tahun 2001 dengan lima orang personil. Awalnya bernama hush. Pada tahun 2003 personil menyusut menjadi 3 orang ( pianis dan gitaris mengundurkan diri) dan ganti nama menjadi superego dan ganti lagi menjadi ERK pada tahun 2003 akhir. Mulai rekaman Agustus 2005. Ikut Kompilasi Paviliun Do RE Mi dari Paviliun Records dengan lagu melankolia pada Mei 2006. Ikut Kompilasi Today of Yesterday dari Bad Sector Records dengan lagu Di Udara pada Juli 2006. Release debut album Self Titled "efek rumah kaca" pada September 2007. Efek Rumah Kaca memilih untuk melakukan sesuatu: mengangkat tema-tema yang jarang [atau belum berani?] dikumandangkan band pop. Dengan musik indah. Dan penulisan lirik yang puitis. Efek Rumah Kaca jelas peka dengan persoalan sosial, politik, dan ekonomi yang melingkupi bangsa kita saat ini. Silahkan kunjungi http://www.myspace.com/efekrumahkaca

Berikut Petikan Wawancara Mereka:

Magelang, Jawa Tengah (09/10/07): Ratusan massa menggelar aksi massa menolak rencana pemkot Magelang yang akan menggusur Ratusan PKL Jalan Mataram, dekat Pasar Rejowinangun Kota Magelang, Jateng, Kamis (9/10). Massa yang tergabung dalam Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) menilai bahwa kebijakan tersebut meminggirkan ratusan orang yang menggantungkan ekonomi keluarganya di daerah tersebut.

Bandar Lampung, Berdikari—Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Lampung, hari ini (17/9) mendatangi Pemerintahan Kota Bandar Lampung menuntut Penundaan Pengesahan RAPBD Kota Bandar Lampung 2008. Di samping itu SRMI Lampung juga menuntut pembesaran alokasi Anggaran Kesehatan dan Pendidikan serta Pemangkasan alokasi anggaran yang tidak pro rakyat. Demikian disampaikan Donna, humas aksi, via sms kepada redaksi  berdikari.(ajs)

Jakarta (14/09/08)-berdikarionline: sekitar 3000 massa dari Dewan Pimpinan Nasional- Serikat Rakyat Miskin Indonesia (DPN-SRMI) menggelar aksi massa di kantor Biro Pusar Statistik (BPS) dan kantor Departemen Sosial (Depsos), di Jakarta. Massa yang didominasi ibu-ibu dan membawa serta anaknya ini, mendapat dukungan solidaritas dari buruh dan mahasiswa, yakni Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND). Dalam aksi itu, massa memprotes data yang dikeluarkan BPS mengenai angka kemiskinan Indonesia, yang jelas-jelas sangat berbeda dengan fakta dilapangan.

Front Rakyat Menggugat

Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Partai Persatuan Pembebasan Nasional (Papernas), Ikatan Mahasiswa Wera (IMAWER), Ikatan Mahasiswa Ambali (IMAWI), Persatuan Rakyat Pai (PRP), Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), Serikat Tani Nasional (STN)

Kronologis Penangkapan Petani di Desa Pai, Kec. Wera, Kab. Bima

PT. Jagad Mahesa dan PT. Indomining melakukan penggalian pasir besi dengan berdasarkan SK Bupati Bima Nomor 406 dan 407 Tahun 2004 lalu. Namun, disinyalir mekanisme perijinan yang dikelurkan oleh bupati itu bermasalah, karena bertentangan dengan kepentingan masyarakat dan belum melalui proses AMDAL. Keberadaan PT Indomining PT. Jagad Mahesa, dan terakhir PT. Lianda Intan Mandiri mengeksploitasi pasir besi di desa Pai tersebut, telah menyebabkan dampak negatif kepada masyarakat sekitat, seperti menganggu areal persawahan yang berada di belakang pemukiman warga, tumpukannya mengganggu pemukiman warga, mengganggu mata pencaharian nelayan, dan menimbulkan abrasi pantai. Inilah yang menjadi alasan masyarakat Bima yang tergabung dalam Front Rakyat Menggugat (FRM) menolak tambang galian tersebut.

Laporan: Ulfa Ilyas, reporter Berdikari Online

Jakarta-Berdikari Online (10/07/08): Kamis siang, ratusan rakyat miskin Jakarta kembali mendatangi kantor pusat ExxonMobil, di Sudirman. Massa yang rata-rata ibu-ibu dan membawa anaknya ini berasal dari DPW-Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) DKI Jakarta. Massa memulai aksinya dari Benhill melakukan longmarch ke depan kantor Exxon. Ketua SRMI DKI Jakarta, Hendri menyatakan, Indonesia sebenarnya negara yang cukup kaya raya, berbagai kekayaan alamnya seharusnya cukup untuk memberikan kesejahteraan pada Rakyat. Akan tetapi, kekayaan alam yang melimpah tidak jatuh kepada rakyat, justru diserahkan SBY-JK kepada pemilik modal asing, antara lain ExxonMobil. Karena SBY-JK dan beberapa elit politik, seperti Golkar dan Demokrat lebih rela menjadi "jongos" bagi kepentingan asing, maka seharunya, rakyatlah yang harus bergerak dan menuntut nasionalisasi terhadap perusahaan tambang asing.

Oleh : Ulfa Ilyas

Jakarta, 30/06/2008/ : Sekitar 80-an orang massa yang tergabung dalam Front  Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) kembali lagi melakukan aksi ke Exxon Mobil dan gedung DPR. Dalam aksi tersebut mereka menuntut kepada pemerintah Untuk membatalkan Kenaikan Harga BBM, Nasionalisasi Industri Pertambangan dan hapuskan Hutang Luar Negeri. Selain itu mereka juga menyerukan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak memilih lagi partai politik yang pro terhadap kepentingan-kepentingan asing dan partai pendukung kenaikan  harga BBM dan menentang hak angket; Pemerintahan SBY-JK ( Golkar dan Demokrat). 

Laporan dari Ulfa Ilyas, Jakarta - Kamis, 30 Mei 2008

 
Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menggelar aksi mogok makan serentak di berbagai kampus di Indonesia dengan menggunakan alat LMND, Front, atau kampus-kampus untuk menuntut pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM. Tuntutan utama aksi mogok makan adalah; Batalkan kenaikan harga BBM; Nasionalisasi Industri pertambangan asing dan penghapusan Utang Luar Negeri; tinggalkan elit politik pro-asing (imperialisme); Pemerintahan SBY-JK( Golkar dan Demokrat).  Berikut liputan daerah untuk sementara;

Jakarta (26/05/08) : di Jakarta, aksi mogok makan yang di beri nama Persatuan  Mahasiswa Jakarta (PMJ) dilakukan di tiga kampus, yaitu kampus ISIIP, universitas Mercu Buana, dan UPI YAI Salemba. aksi mogok makan ini di lakukan sebagai protes mereka terhadap pemerintahan SBY-JK karena telah menaikkan kebutuhan Harga bahan bakar Minyak, dimana kenaikan harga bahan bakar minyak akan berdampak luas pada seluruh aktifitas perekonomian rakyat (kecil, menengah dan besar) dan dirasakan oleh  lapisan masyarakat yang berada di posisi menengah-kebawah.  Dengan  kenaikan harga BBM maka akan memicu kenaikan harga-harga bahan pokok, dimana sebelumnya bahan-bahan pokok telah melonjak harganya karena krisis pangan dunia. Mereka juga mengatakan, bahwa situasi industri nasional  sangat tergantung pada pasokan bahan bakar minyak, akibatnya industri nasional kita akan sangat terpukul dan akan tergilas badai krisis akibat kenaikan harga  bahan bakar minyak tersebut.

Aksi mogok makan tersebut dilakukan oleh 6 orang peserta selama tiga hari berturut-turut. Rencananya,  jika pemerintah tidak juga mendengarkan aspirasi mereka, maka aksi mogok makan tersebut akan bertambah lagi waktunya selama enam hari. Mereka meminta pemerintahan SBY-JK untuk membatalkan kenaikan harga BBM;  Turunkan harga-harga sembako, Bebaskan Aktifis  mahasiswa dan rakyat yang tertangkap saat aksi menentang kenaikan BBM di seluruh Indonesia, Nasionalisasi Industri pertambangan Asing; Penghapusan Hutang Luar negeri, dan seruan untuk meninggalkan elit politik pro-asing yaitu pemerintahan SBY-JK (Golkar dan Demokrat). Nugroho, Koordinator umum Posko Mogok Makan mengatakan bahwa aksi-aksi serupa akan dilakukan terus-menerus dibeberapa kampus yang sudah diputuskan oleh teman-teman dari PMJ.

  “Padamu Negeri kami berjanji

Padamu Negeri kami berbakti..”

(Potongan lagu wajib Padamu Negeri ciptaan: Kusbini yang dinyanyikan bersama-sama oleh 1000-an massa Papernas di halaman Gedung GKBI Jakarta)

Berdikari, Jakarta- Untuk kelima kalinya kantor ExxonMobil Jakarta ‘digoyang’ oleh massa pendukung Partai Persatuan Pembebasan Nasional (Papernas). Seribuan massa yang berasal perwakilan buruh, mahasiswa, dan kaum miskin perkotaan –lengkap dengan baliho, umbul-umbul, spanduk, poster,  yel-yel, lagu, beserta orasi-orasinya- kembali datang untuk menyemarakkan suasana ‘jam makan siang’ di halaman Gedung GKBI Jalan Jenderal Sudirman hari ini (29/04).

Jakarta, Berdikari -Hari Rabu siang (23/04) kantor ExxonMobil di Jalan Jenderal Sudirman didatangi 1500-an massa dari Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI). Massa yang didominasi oleh ibu-ibu ini menuntut nasionalisasi Industri industri pertambangan untuk pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan sembako murah.

Makassar, Berdikari- Sekitar 1100-an massa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Rakyat Miskin Indonesia (DPW-SRMI) Sulawesi Selatan pada hari Selasa siang (22/04) mendatangi Kantor PT. INCO di Kota Makassar. Mereka menuntut dinasionalisasinya PT. INCO demi sembako murah dan pendidikan gratis di Sulawesi Selatan.

Jakarta, Berdikari- Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) Papernas, Dita Indah Sari, memperoleh penghargaan sebagai "salah satu dari sepuluh tokoh yang paling memberi inspirasi pada perempuan Indonesia". Acara penghargaan yang bertajuk "Tribute to Women" digelar pada Selasa malam (22/04) di Sky Building Plaza Semanggi oleh Kantor Berita Antara.

Siantar-berdikari (21/04/08) : aksi penggusuran semakin marak di berbagai kota. Di Kota Siantar, pihak siantar hotel menggusur paksa pedagang kaki lima dengan cara meletakkan batu besar di tempat mereka berdagang. Tindakan sewenang-wenang pihak hotel ditanggapi dengan aksi massa oleh pedagang kaki lima yang didukung mahasiswa dan petani siantar.

Bahwa dengan keputusan Mahkamah Konstitusi no 5/PUU-V/2007 berikut keluarnya Perubahan Kedua atas UU 32/2004 tanggal 1 April 2008 maka calon perseorangan memiliki hak secara hukum dan politik untuk maju dalam pertarungan pilkada di seluruh Indonesia.

Mataram, Berdikari- Untuk yang kesekian kalinya 200-an massa JARNAS  (Jaringan Rakyat untuk Nasionalisasi) yang merupakan gabungan dari LMND, STN, KP-SRMI, AMSI, PAGER DESA, melakukan aksi unjuk rasa ( rabu 16 april 2008) untuk menuntut kepada pemerintah agar segera mengambil alih perusahaan pertambangan yang di miliki oleh perusahaan transnasional imperialis amerika yaitu PT NNT yang di nilai tidak memberikan manfaat sedikit pun terhadap kesejahteraan masyarakat NTB dan Indonesia pada umumnya.