Kita tetap harus melangkah kedepan. Pemilu
2009 yang merupakan persimpangan jalan sedang menunggu didepan mata; kearah
mana republik ini akan bergerak? Akan sangat ditentukan oleh pertentangan dan
perimbangan kekuatan politik di dalam pemilu 2009; antara unsur progressif dan
kekuatan lama. Unsur progressif mengacu pada kelompok-kelompok social yang
menghendaki perubahan; bukan saja perubahan kepemimpinan nasional, tetapi
menghendaki perubahan haluan ekonomi, politik dan kebudayaan. Sedangkan
kekuatan lama meliputi perentangan antara kekuatan politik orde baru, Golkar,
dan Demokrat, beserta politisi-politisi konservatif yang tetap mempertahankan
jalan lama; neoliberalisme, dan menafikan penderitaan yang dialami oleh ratusan
juta rakyat.
Dan tak bisa dihindarkan, pertentangan ini
akan mewarnai situasi politik pemilu 2009, dan semakin memanas menjadi isu
utama dalam pemanasan menuju 2009, serta menjadi bahan bakar politik paska
pemilu itu sendiri. Tinggi dan rendahnya intensitas pertentangan ini sangat
dipengaruhi beberapa factor; pertama,
pertikaian politik ditingkatan elit, yang memaksa mereka melompat menggunakan
tema-tema kritik anti pemerintah yang pernah digunakan kaum oposisi; partai,
gerakan mahasiswa, gerakan buruh, LSM, dan lain-lain. Kedua, tingkat kesadaran massa; terutama untuk
memahami konteks persoalan sekarang dan jalan keluarnya, sehingga manifest
menjadi tuntutan-tuntutan politik yang akan disodorkan pada calon legislatif
dan calon presiden. Ketiga,
keberadaan grup anti imperialis yang bekerja dalam syarat-syarat parlementer;
semakin mereka menemukan ruang yang agak leluasa, akan semakin memperbesar
kesempatan menumpahkan amunisi perjuangan anti-imperialisnya. Setidaknya,
factor-faktor tersebut akan menjadi variable-variabel yang saling mempengaruhi
antara segi-segi politik dalam pemilu.
Posisi
Strategis Pemilu 2009
Pemilu 2009 mempunyai derajat berbeda
dibanding pemilu sebelumnya (1999 dan 2004), baik dalam kandungan
demokratisnya, maupun makna-makna strategisnya bagi perjuangan anti
-imperialis. Pemilu 2009 merupakan perhelatan ketiga rejim -rejim paska
reformasi. Angka tiga menunjukkan batas-batas tolerasi dan kesabaran rakyat
untuk menunggu perubahan dari janji para elit politik. gejala ketikpuasan,
keresahan, protes, perlawanan, demonstrasi, sudah hadir dimana-mana dan
menaikkan kekhawatiran pemerintah berkuasa, dan pengusung neoliberalisme.
Seberapa strategis pemilu 2009 bagi kaum
Imperialis? Hal ini akan mudah dijelaskan dengan pendekatan ekonomi dan
politik; pertama, Indonesia sampai saat ini adalah penghasil 25% timah, 2,2% batubara, 7,2%
emas, dan 5,7% nikel dunia, Indonesia merupakan penghasil gas terbesar di
dunia, juga sebagai penghasil batubara terbesar setelah Australia, dan masih
juga memproduksi minyak bumi. belum lagi jumlah penduduk yang mencapai 230
jiwa, betul-betul merupakan pangsa pasar yang sangat menggiurkan. Hal ini akan
menjadi alasan ekonomis bagi imperialis untuk tidak melepaskan Indonesia dalam
peta dominasi dan pengerukannya. Kedua,
secara politik, proses pemaksaan dominasi atas bangsa Indonesia agak berlangsung
mudah karena dikondisikan oleh keberadaan jajaran elit politik didalam negeri
yang sudah pasti mendukungnya. Kolonialisme menguasai Indonesia sekitar 300 -an
tahun, sebuah hitungan waktu yang panjang, menyebabkan ikatan-ikatan ekonomi
dan politik yang berbau kolonialisme masih bertahan. Jika ada fraksi politik
yang siap dibina dan dipelihara untuk menjaga tujuan-tujuan imperialism di
Indonesia, maka adalah tindakan bodoh melepas begitu saja pertentangan politik
di tahun 2009. ketiga, Indonesia
adalah Negara besar, bukan saja penduduknya yang besar, tetapi juga wilayahnya,
posisi strategisnya, dan kekayaan alamnya. Besarnya pengaruh Indonesia dalam konteks
politik internasional dibutuhkan imperialis sebagai sekutu tambahan guna
menghadapi pembangkang-pembangkang di Amerika Latin; Venezuela, Bolivia, Cuba,
Paraguay, dan Ekuador, atapun untuk mengatasi pesaing-pesaingnya, seperti
China, India, dan Rusia.
Kekayaan alam Indonesia yang melimpah ruah, tidak
mencerminkan kondisi rakyatnya. Indonesia merupakan penyumbang orang miskin
terbesar dikawasan Asia tenggara, yang mencapai 60%. Besarnya kekayaan alam
tidak sebanding dengan anggaran yang disusun pemerintah guna membiayai
pembangunan. Sebagian besar kekayaan alam itu dirampok, sedangkan sisanya
menjadi pendapatan negara yang sebagian besarnya untuk membiayai kepentingan
oligarki dan multinasional. Orang miskin tidak pernah mendapatkan separuh dari
pendapatan itu. Gambaran yang kontras ini, telah berkontribusi pada kesenjangan
luar biasa. Menurut ekonom UGM Mudrajad Kuncoro, pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak 2000
hanya dinikmati oleh 40% golongan menengah dan 20% golonganterkaya.
Sisanya, sebanyak 40% kelompok penduduk berpendapatan terendah makintersisih.
Kelompok penduduk ini hanya menikmati porsi pertumbuhan ekonomi 19,2%pada
2006, makin kecil dibanding tahun 2000 sebesar 20,92%. Sebaliknya, 20%kelompok
penduduk terkaya makin menikmati pertumbuhan ekonomi, dari 42,19%menjadi
45,72%.
Gambaran
ini melahirkan ketidakpuasan yang tak dapat dibendung, bahkan dengan tidak
malu-malu pemerintah berkuasa memanipulasi angka kemiskinan, seperti yang
jelas-jelas dilakukan oleh Biro Pusat Statistik (BPS). Dalam konteks pemilu,
suara ini akan menjadi lahan perebutan bagi partai-partai yang menawarkan
perang atas kemiskinan. Ketidakpuasan yang mencakup mayoritas dari kalangan
menengah dan kalangan bawah akan memberikan ruang yang sempit bagi para
oligarki dan partai -partai pengusung neoliberal, utamanya Golkar dan Demokrat.
Tapi ini bukan kesimpulan yang begitu saja benar, dan mengurangi inisiatif
perjuangan kolektif. Karena pengaruh social masyarakat yang masih mengikuti
pilihan politik tradisionalnya (patron-klien, primordial, dan ketokohan).
Pengelompokan
Politik
Begitu
rumit mendapatkan pengelompokan baku dan permanent dalam
konfigurasi politik di Indonesia. Hal itu dikarenakan beberapa faktor,
diantaranya; tidak adanya ideology yang jelas dari masing2 partai, orientasi
partai yang sangat pragmatis, dan lemahnya jangkauan oposisi ekstra-parlemen
terhadap dinamika politik diparlemen, dan politik klientalisme. Faktor-faktor
tersebut mengaburkan garis demarkasi antara oposisi dan partai berkuasa. Jalan
paling memungkinkan untuk menemukan pengelompokan politik dari berbagai
kekuatan politik yang ada adalah sikap politik mereka dan orientasi politiknya
menjelang 2009.
Ukuran
tersebut berjalan berdasarkan beberapa faktor-faktor pula yang begitu
mempengaruhi; seperti, pertama, perimbangan
kekuatan politik antara yang pro-pada pemerintah dan yang berposisi oposisi
terhadap pemerintah; Kedua, sejauh
mana ungkapan-ungkapan keresahan dan ketidakpuasan terhadap neoliberalisme,
dominasi asing, dan kemiskinan mengambil tempat dalam tema-tema politik. Inipun
dipengaruhi oleh keterlibatan dan keberpihakan media massa, dalam mengelola
isu ini; apakah memunculkannya sebagai konsumsi umum, atau menutupi,
memanipulasi dan membelokkannya. Ketiga,
manuver politik dari kekuatan lama untuk menawarkan "jalan damai" kepada
oposisi, yang dibungkus dengan retorika "kepentingan bangsa". Golkar
kelihatannya akan memanfaatkan metode ini. Sadar bahwa dukungannya bakal
menurun dalam pemilu mendatang, dari pada terlempar sama sekali dari kekuasaan,
akan mencoba menjajaki skenario koalisi longgar dengan PDIP. Jika ini terjadi,
akan segera merubah semua peta politik yang ada dan menjinakkan kubu nasionalis
dalam pemilu 2009 mendatang.
Proyeksi
pemilu 2009 sebagai agenda penting, baik pejuang anti imperialis dan blok
pendukungnya, maupun imperialis dan sekutunya. Hal itu akan memelihara
pertentangan diantara keduanya. Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
yang kusinggung tadi, maka pengelompokannya tidak melulu berdasarkan partai
atau organisasi social, karena sikap individu terkadang tidak mencerminkan sikap
partai; demikian pula sebaliknya. Berikut pengelompokannya;
Pertama, adalah kubu kekuatan
lama yaitu kekuatan politik yang mengekspresikan kelanjutan tipe pemerintahan
sekarang, dan selain mendukung neoliberalisme juga mau mengintensifkan dan
memperluasnya. Yang sangat menonjol adalah Golkar dan Demokrat. Pada kubu ini
sokongan imperialis diberikan, termasuk dukungan dana dan infrastruktur
kampanye.
Kedua, kubu
fundamentalis. Kubu ini dalam beberapa momentum politik paska reformasi
memainkan politik oportunistik dan reaksioner, seperti yang diperlihatkan dalam
kasus poros tengah yang menaikkan gusdur dan kemudian kembali membangun blok
politik guna menjatuhkannya. Kekuatan ini meliputi PPP, Partai Bintang Bulan
(PBB), dan juga Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Mereka seringkali
mempromosikan ideologi dan syariat islam sebagai topengnya, tapi mengadaptasikan
diri dengan proyek neoliberal dalam praktek politik. Mereka membuat front-front
ekstra-parlementer guna memupuk "suara pemilih islam", dengan memamfaatkan
isu-isu agama, yahudi, dan lain-lain. Jadi meski mengaku islam, tapi pada
kenyataannya dapat dimanfaatkan guna membelah kubu pertama.
Ketiga, kubu kekuatan baru.
Kelompok yang mencerminkan kehendak menuju perubahan; menghendaki haluan
ekonomi baru, pemerintahan baru, dan kebudayaan progressif, pendek kata,
mewujudkan Indonesia baru. Hanya saja, cara
pandang terhadap Indonesia baru masih begitu
beraneka ragam (heterogen), spectrum ideologinya luas, dan kepentingan politik
dibalik itu juga macam-macam. PDIP dan PKB misalnya, merepresentasikan kekuatan
oposisi terhadap pemerintahan dan berposisi kritis terhadap kebijakan
neoliberal pemerintah. Selain itu ada PBR, yang merangkum beberapa aktifis
pergerakan juga memperlihatkan tujuan anti neoliberal. Di luar itu, ada pula
beberapa tokoh seperti Drajat Wibowo dan Amien Rais (PAN), Rizal Ramli yang
mempelopori Komite Indonesia Bangkit (KIB), dan beberapa tokoh mudah seperti
Fajroel Rahman, Budiman Sujatmiko, dan lain-lain.
Pertempuran Sengit
dan Menentukan
Menghadapi
pemilu 2009, seluruh energi dari kedua kubu akan dikerahkan. Pengerahan
kekuatan sebagai jalan memenangkan "peperangan", akan mendorong partai-partai
guna memobilisasi dukungan dari rakyat. Kekosongan ideology yang nampak umum
dalam tradisi partai politik kita, akan mendorong penggunaan cara-cara "menipu dan manipulatif" sebagai
pendekatan utama. Kekosongan ideology membuat partai tidak punya pegangan dalam
berpolitik, sekaligus arah perjuangan yang menunjukkan kehendak kolektif rakyat
Indonesia. Bagaimana dengan
kecenderungan Golput? Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) melihat,
penyebab paling dominant dari golput adalah proses pendaftaran pemilih yang
amburadul. Akibatnya, kata Koordinator Nasional JPPR Jeirry Sumampow, data
fiktif masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) karena data dasarnya saja sudah
kacau. Maka, tidak heran kalau angka orang yang tidak menggunakan hak pilih
sangat tinggi. Bahkan di hampir setiap tempat pemungutan suara (TPS), jumlah
angka fiktif itu mencapai 50 persen. (suara pembaruan, 31/8/2008)
Kecenderungan
golput dan kekosongan ideology akan dimanfaatkan oleh partai yang secara
ideology lebih konkret, dan lebih "rapi" dalam pengorganisasian massanya, yakni
PKS. Kendati untuk pemilu 2009, PKS tidak menawarkan solusi programatik dan
konkret kepada rakyat, dan terbukti PKS sebelumnya adalah pendukung setia
pemerintahan SBY-JK. Akan tetapi, kampanye golput yang disuarakan sejumlah
organisasi social-kerakyatan perlu dicermati ulang efektifitasnya; bukankah
akan berpengaruh jika memberikan dukungan suara terhadap perimbangan kekuatan
kubu anti neoliberal dan pro-neoliberal nanti. Perlu difikirkan ulang lagi oleh
kawan-kawan gerakan, bukankah seruan golput akan mengamankan dukungan suara
PKS.
Berarti rakyat harus didorong untuk
memobilisasi dukungannya. Tapi, memobilisasi dukungan untuk siapa? Saat ini,
pada momen yang menentukan ini, berbagai bentuk ketidakpuasan, protes, dan
perlawanan terbuka, sudah mengambil bentuknya dalam skala lebih luas, lebih
sporadis, dan tanpa jedah. Adalah lahan besar bagi kekuatan politik yang lebih
solid, punya program yang tepat, dan punya kemampuan untuk memupuk suara dari
kalangan tersebut. Kerusakan-kerusakan politik dan ketidakmampuan partai
pendukung neoliberalisme mengatasai keadaan, merupakan alasan utama kalangan
menengah dan bawah untuk mengalihkan dukungan kepada partai yang punya program
yang bersentuhan dengan kebutuhan mereka. Dan tentunya, pengusaha nasional yang
dilemahkan, dihilangkan potensi pertumbuhannya, dan dihancurkan oleh capital
raksasa multinasional, akan memberikan dukungan kepada kekuatan politik
progressif.
Oleh karena itu, bukan sekedar memunculkan
figur-figur baru dalam panggung politik, akan tetapi kekuatan politik baru
harus mampu menciptakan tradisi berpolitik yang baru; berbeda dengan cara
berpolitik oligarkis dan politisi lama. Tradisi berpolitik yang baru ini adalah
cara mengorientasikan Negara dan aparatusnya untuk bekerja bersama rakyat;
menjaga dan mendistribusikan sumber-sumber ekonomi, mengelola ekonomi dan
produksi untuk rakyat, dan memajukan tenaga produktif massa rakyat.
Langkah-langkah menuju hal itu harus
dipersiapkan. Beberapa langkah mendesak yang harus dipersiapkan kekuatan
politik baru ini adalah; pertama,
melakukan konsolidasi yang sifatnya programatik dan strategis, guna mengatasi
fragmentasi politik dikalangan unsur maju dan moderat, serta mengucilkan
unsur-unsur reaksioner dan kekuatan lama. Kedua,
menemukan platform yang tepat dan manjur untuk menyelesaikan krisis neoliberal,
yang akan menjadi platform bersama seluruh kekuatan baru dalam sebuah front
persatuan nasional, aliansi antar parpol, ataupun semacam kaukus aktifis muda
di parlemen. Karena problemnya merupakan perluasan dari pengaruh/efek
neoliberalisme, maka platformnya adalah anti-neoliberalisme. Anti
neoliberalisme adalah pijakan untuk menentang dominasi asing dan multinasional,
serta menggagas Indonesia baru. Dengan
sendirinya, akan menjadi ukuran bagi kekuatan politik baru yang
terbentuk----untuk membedakannya dengan nasionalisme yang chauvinis.
Karena telah menderita kerusakan politik
luar biasa, sudah barang tentu, partai-partai pro-asing, dalam hal ini Golkar
dan Demokrat, akan memanfaatkan segala macam cara dan manipulasi untuk
mempertahankan kekuasaan. Mereka jelas akan unggul secara finanasial, tetapi
belum tentu unggul dalam kekuatan organisasi. Karena dimana-mana mereka
terlihat mengalami kekalahan dalam pilkada, belum lagi efek buruk dari kebijakannya
yang tidak populer. Kurun waktu 8 bulan kedepan (sampai pemilu), tentu
merupakan ukuran waktu yang tak cukup merehabilitasi kerusakan-kerusakan
politik partai-partai pemerintah, meskipun pemerintah menggelontorkan sejumlah
anggaran untuk program BLT, Askeskin, Raskin, KUR, PNP-M, BOS, dan sebagainya.
Untuk sementara, dan kelihatannya akan terus
berlanjut; ketidakpuasan dan keresahan akan berkembang berhimpitan dengan
pilihan-pilihan politik rakyat. Beratnya beban ekonomi dan kesulitan memperoleh
akses terhadap ekonomi, merupakan gejala yang umum dalam masyarakat kita. Dan
dalam konteks pemilu; isu-isu tersebut akan menjadi isu utama dalam
pertentangan kekuatan-kekuatan politik untuk berebut pengaruh dan dukungan. Kalau
arahnya adalah barbarisme, silahkan melanjutkan politik yang ada sekarang. Tapi
jika kehendaknya adalah perubahan, silahkan pilih calon dan partai yang punya
program anti neoliberal dan pro kemandirian nasional.
Penulis adalah Pengurus DPP PAPERNAS, Staff Redaksi Berdikari Online
2. Ditulis oleh
Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya
pd 14-10-2008, - IP: 125.161.245.9
Logika Politik Kebablasan
Kita tak perlu figur atau tokoh .karena pada dasarnya jelas bahwa sistem kepemimpinan republik harus diatur diciptakan secara jelas dalam konstitusi .Sementara pemilihan presiden langsung tetapi kenyataannya konstitusi kurang begitu tegas dalam mengatur tata cara pemilihan pilpres dan cawapres.Tidak cukup dengan RUU pemilu atau pemilihan pilpres tapi harus jelas tegas dalam konstitusi kita UUD 45.Maka jikalau tetap pemilu diadakan atau pilpres tanpa proses amandemen UUD 45 atau referendum terhadap tata cara pemilihan pilpres tahun depan jika tetap dilaksanakan ,,,,.ITU NAMANYA INSKONSTITUTSIONAL LHO...maka semua kita adalah pengkhianat UUD 45 dan Pancasila sebagai dasar negara
