Agus Jabo; Mari bersama, dengan prinsip Kemandirian Bangsa, kita Membangun Bangsa ini;
Selasa, 16 September 2008
Beberapa hari yang lalu, sehubungan dengan
perayaan kemerdekaan RI, yang oleh pemerintahan berkuasa sekarang sekedar
ditangkap makna seremonialnya belaka, redaksi berdikari online mewancarai ketua
umum Papernas, Agus Jabo Priyono. Wawancara tersebut dimaksudkan untuk
mengetahui sedikit pandangan Papernas mengenai makna kemerdekaan yang sudah
diubah, sangat berbeda dengan cita-cita founding
fathers, dan pandangan-pandangan Papernas mengenai situasi politik
akhir-akhir ini. Berikut petikan wawancaranya:
Redaksi
Berdikari Online (BO):
Bulan Agustus tahun 2008 ini adalah hari
kemerdekaan Republik Indonesia yang ke -63. Banyak
kalangan yang menilai bahwa sebenarnya Indonesia belum merdeka, oleh
karena itu Indonesia harus melahirkan
Indonesia Baru. Apa pandangan Bung mengenai itu?
Agus
Jabo Priyono:
syarat kemerdekaan, berdasarkan Pembukaan
dan batang tubuh UUD 1945 itu sebetulnya secara prinsip ada 3 hal, yang dulu
pernah disampaikan oleh presiden Soekarno tentang Trisakti, yaitu; berdaulat
secara politik, maksudnya bebas dari kepentingan asing, kemudian kemandirian
secara ekonomi yang bebas dari dominasi ekonomi asing dan memiliki suatu
kepribadian bangsa. Jadi indikator apakah Indonesia sudah merdeka atau
tidak adalah: 1. Adanya satu kedaulatan politik, 2. memiliki kemandirian
ekonomi, 3. memiliki kepribadian bangsa sebagai entitas masyarakat atau bangsa Indonesia itu sendiri. Kalau
sekarang ada yang mengatakan bahwa Indonesia belum merdeka, alasannya
karena Indonesia belum memegang tiga
prinsip tersebut.
BO:
Indonesia baru ada yang
mendefinisikan sebagai Kepemimpinan Indonesia yang baru. Sebagai
Pimpinan Partai Persatuan Pembebasan Nasional (PAPERNAS) yang memperjuangkan
terwujudnya Indonesiabaru. Bagaimana pandangan PAPERNAS soal
wacana Kepemimpinan Nasional yang baru?
Agus
Jabo Priyino:
Jadi sampai sekarang ini, kita belum
memiliki kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan kepribadian bangsa yang
mandiri dan berdaulat. Maka sekarang ini, untuk memerdekakan Indonesia, diharuskan
membangun suatu haluan baru dalam rangka melaksanakan program-program tersebut,
karena memang banyak sekali persoalan. Sekarang ini, liberalisasi ekonomi sudah
meluluhlantakkan sendi-sendi ekonomi Nasional, sendi-sendi ekonomi masyarakat
dan hanya orang-orang yang punya capital yang berkuasa terhadap bangsa ini. Yang
memiliki capital adalah agen-agen asing yang ada di dalam negeri yang kemudian
mengambil banyak sekali harta kekayaan kita. Untuk itu, guna membangun kembali
Nation yang kuat itu, kita harus membangun suatu Haluan baru dengan
Kepemimpinan baru. Kenapa saya katakana seperti itu, karena ada empat hal yang
menjadi persoalan bangsa ini, yang sebetulnya berakar dari ketidaktahuan kita
terhadap terhadap sejarah bangsa ini, terutama pemimpin-pemimpin kita, kecuali
bung karno. Pertama, bahwa kita
memiliki problem Kesejahteraan. Hal itu disebabkan oleh kepemimpinan nasional
yang tidak mandiri, tidak mengabdi pada kepentingan bangsa. Kedua, Kepemimpinan Nasional itu di
tidak memiliki kedaulatan, baik itu kedaulatan ekonomi, politik, bangsa ataupun
keadaulatan Nasional. Nah, problem kesejahteraan, problem kepemimpinan, problem
kedaulatan itu terjadi karena konstitusi kita, undang-undang yang sekarang yang
di sah kan oleh DPR di era Reformasi adalah undang-undang yang mengabdi kepada
Liberalisasi, mengabdi kepada kepentingan Asing yang puncaknya itu UU No. 25
Tahun 2007, dimana memberikan akses seluas-luasnya bagi penguasaan asing
terhadap kekayaan alam Negara kita.
Tugas dari kepemimpinan baru itu adalah; pertama, Mewujudkan kepemimpinan
Nasional yang kuat dan yang mengabdi kepada kepentingan Nasional. Kedua, kita harus membangun suatu
konstitusi yang mengabdi kepada kepentingan Nasional, agar kita bisa berdaulat
dan bisa mengatur diri kita sendiri secara ekonomi dan politik, sehingga
cita-cita kesejahteraan rakyat bisa terwujud.Dan jika pemilu 2009 tidak melahirkan kepemimpinan nasional dalam
kategori yang disebutkan tadi, maka tidak akan terjadi perubahan dalam
kehidupan rakyat Indonesia.
BO:
Seandainya Kepemimpinan Nasional yang baru
itu adalah Kepemimpinan kaum muda, apakah itu berarti menghancurkan sama sekali
politisi-polisi yang sudah tua dan partai-partai yang dominant yang terbukti
gagal, ataukah berkonsiliasi dengan unsure-unsur yang masih punya komitmen
untuk perubahan.
Bagaimana Pendapat bung ?
Agus
jabo Priyono :
Sekarang ini, kita memiliki suatu problem
yang sangat berat, yaitu problem kedaulatan politik dan problem kemandirian
ekonomi. Seperti apa yang sudah di programkan oleh PAPERNAS lewat TRI PANJI dan
segala macamnya, ada persoalan-persoalan mendesak misalnya masalah kedaulatan
di bidang energi, kedaulatan di bidang Industri dasar, kedaulatan di bidang
Moneter, dimana bangsa ini sama sekali tak punya kedaulatan. Oleh karena itu, kita tidak perlumendikotomikan antara muda dan tua, tapi
bagaimana kemudian kepemimpinan nasional itu betul-betul membawa misi
kedaulatan dan misi kemandirian nasional itu. Sehingga, rakyat bisa melihat
adanya suatu Polarisasi, antara kekuasaan yang pro terhadap kepentingan ekonomi
dan politik terhadap bangsanya dan kekuatan yang pro terhadap kepentingan
asing. Siapapun orangnya, entah dia dari institusi manapun, dari generasi
manapun, yang memiliki satu visi dan misi untuk membangun bangsa ini
berdasarkan platfotm kemandirian nasional, harus bersatu padu dan bergandengan
tangan untuk mewujudkan bangsa kita menjadi bangsa yang mandiri, adil,kuat, moderen yang sejajar dan bermartabat di
hadapan bangsa-bangsa lain.
Jadi sekarang ini, yang mendesak adalah perlunya
persatuan Nasional dengan program Pembebasan Nasional. Semua elemen dansemua unsur harus yang pro pada kemandirian
nasional harus disatukan. Jadi tidak perlu ada perbedaan; ini dari mana dan itu
dari mana, tapi kita harus bersatu untuk merebut kemerdekaan kembali kedaulatan
bangsa kita agar menjadi bangsa yang kuat dan mandiri. Menurut saya,
polarisasinya bukan antara tua atapun muda, tetapi antara kekuatan pro
kemandirian bangsa dan kekuatan yang menjadi kaki tangan asing.
BO
Kita melihat bahwa sekarang banyak
fenomena-fenomena partai-partai untuk merekrut orang-orang muda untuk di
jadikan Calon Legislatif (CALEG). Bagaimana pendapat bung tentang itu ?
Agus
jabo Priyono :
Partai politik itu memiliki sebuah system,
mekanisme dan program, dan bentuk kepemimpinansendiri. Jadi, siapapun yang masuk ke partai-partai tersebut, kalau
kemudian partainya atau system partainya itu tidak memihak kepentingan
nasional, maka orang muda itu tak ada apa-apanya. Karena itu adalah system. Tapi
kita menghargai; siapapun boleh berpolitik di partai manapun, tapi belum tentu
berkontibusi mendorong perubahan dalam system kepartaian dalam waktu yang
cepat. Karena mereka adalah partai-partai yang sudah mapan, sudah lama dan
sudah berpengalaman, serta punya konsepsi recruitment tersendiri. Jadi kalau
kaum muda mau berpolitik, mereka juga perlu mengidentifikasi partai
bersangkutan; melihat esensi program dan perjuangan dari partai tersebut;
apakah pro rakyat atau tidak. Jadi efektifitas orang-orang muda masuk ke partai
juga tergantung dari alat yang digunakan, sejauh mana mereka memenangkan
konsesi politik kerakyatan dan kesepakatan yang berbasiskan pada program
kemandirian nasional.
BO
Kemudian bagaimana pendapat bung soal
ramainya para artis-artis yang hijrah ke partai untuk berpolitik kemudian
menjadi Calon legislative atau kepala daerah ?
Agus
jabo Priyono :
Yah, bagi saya sah-sah aja. Pertama, Siapapun sah berpolitik; entah
artis, dukun, pelawak, atau siapapun, yang penting punya keberpihakan politik
untuk kepentingan rakyat. Dan yang kedua,
mereka bisa memahami persoalan-persoalan yang dialami oleh rakyat sekarang ini.
Ketiga, mereka mau memperjuangkan apa
yang menjadi keinginan rakyat, terutama maslah-masalah yang mendesak, yaitu
masalah kesejahteraan dan masalah kedaulatan. Jadi siapapun dia silahkan
berpolitk, karena memang seluruh rakyat itu punya hak untuk berpolitik. Orang
dari berbagai latar-belakang sosial boleh berpolitik, soal kualitas nanti
rakyat yang akan memilih. Jadi kita tidak boleh sectarian, ini dari artis
ataukah dari budayawan, intelektual, ulama, aktifis murni, saya pikir kita
tidak perlu mendikotomikan itu, yang penting sekarang ini saya sebagai ketua
PAPERNAS akan mengajak semua unsur dan kekuatan-kekuatan politik yang ada di
dalam negeri itu untuk membangun bangsa ini menuju cita-cita yang di amanatkan
oleh Pembukaan maupun Batang Tubuh UUD 1945, terutama yang pasal 33 itu. Jadi
bukan latar belakang, yang terpenting adalah visi-misi dari tokoh-tokoh,
artis-artis atau siapapun yang mau berpolitik.
BO
Bagaimana PAPERNAS melihatpotensi Pemilu 2009 yang sanggup melahirkan
Kepemimpinan Nasional yang baru dalam Memulihkan martabat bangsa, melakukan
control pada sumber-sumber daya alam yang strategis untuk kesejahteraan rakyat.
Agus
Jabo Priyono :
Bagi Papernas, pemilu 2009 harus
diintervensi karena memberikan ruang bagi kita untuk memenangkan dukungan
rakyat, duduk dibadan legislatif dan eksekutif, dan kemudian bekerja sepenuhnya
untuk rakyat. Selama ini, belum ada kekuatan politik yang memiliki visi
kebangsaan, nasionalisme, dan kerakyatan, yang kredibel dan dapat dibuktikan.
Banyak politisi mencoba merebut dukungan rakyat lewat iklan yang mahal, akan
tetapi belum memberikan gambaran terhadap kemanpuan politisi tersebut mengatasi
persoalan bangsa. Saya yakin, jika kekuatan lama-partai-partai pendukung
neoliberalisme-yang memenangkan pemilu 2009, maka tidak akan ada perubahan,
malah sebaliknya; kemunduran. Sehingga, kekuatan politik yang pro-kemandirian
bangsa, yang sekarang masih terfragmentasi, perlu menyusun agenda bersama,
platform perjuangan bersama, program-program strategis, dan tentu saja
menciptakan front persatuan dalam arena pemilu 2009.
Kita tak boleh jadi penonton di pinggiran
kekuasaan, tapi harus terlibat lansung dalam pertempuran tersebut. Keresahan,
ketidakpuasan, dan protes yang dilancarkan oleh rakyat atas kegagalan
pemerintahan sekarang, merupakan basis potensial lahirnya kekuatan politik
baru, yang memegang program dan politik kemandirian bangsa. Di situlah sebetulnya
kaum muda yang punya visi-misi yang progressive itu menemukan basis materialnya
untuk terlibat aktifdalam proses maupun
momentum 2009 itu. Problem bangsa ini paska reformasi atau sebelumnya itu karena
cita-cita kemerdekaan pendiri republik tidak dilaksanakan oleh era kepemimpinan
selanjutnya. Sejak awal, kita melihat adanya keinginan kuat para pemimpin
nasional untuk memperkuat kemandirian ekonomi di dalam negeri, seperti program
Banteng. Karena ada tiga hal yang menjadi satu asset nasional dan tidak boleh
di kelola oleh pihak asing. Pertama,
tambang. Menurut pemimpin republik waktu itu, kekayaan alam berupa tambang adalah
harta karun dari bangsa kita. Karena waktu itu sumber daya manusia kita belum
cukup untuk mengelola tambang itu, maka Bung Karno menyekolahkan anak-anak kita
ke Eropa dan segala macamnya. Bahkan kemudian, jika ternyata kekuatan-kekuatan
di dalam negeri tidak mampu atau belum mampu untuk mengekploitasi,
mengeksplorasi tambang -tambang yang kita miliki, Bung Karno mengatakan, biarkan
ini menjadi harta karun anak cucu kita sampai kita mampu mengelolanya sendiri. Kedua, Sarana umum seperti,
Transportasi, listrik, telekomunikasi dan segala macam itu, yang melayani hajat
hidup rakyat Indonesia, itu tidak boleh di kelola oleh pihak Swasta apalagi
Asing dan itu harus di kelola oleh pihak Negara. Sehingga tidak ada monopoli,
sehingga Negara dapat menjaga hajat hidup rakyat banyak dengan harga
semurah-murahnya dan dapat di jangkau oleh masyarakat. Karena jika diserahkan
pada pihak swasta, mereka bisa memonopoli dan menggunakan sarana-sarana umum
untuk mencari capital dan bukan untuk melayani kepentingan rakyat secara umum. Ketiga, yang prinsipil, pada waktu itu usaha-usaha
yang sudah di kelola oleh pengusaha-pengusaha dalam negeri itu tidak boleh di
kelola juga oleh pengusaha dari pihak asing. ini sebetulnya yang menjadi
landasan ekonomi yang berdaulat dan menjadi cita-cita kemerdekaan kita, dalam pengertian
lepas dari dominasi asing di bidang politik maupun ekonomi. Inilah yang tak
dipahami oleh kepemimpinan nasional sekarang, sehingga PAPERNAS menilai, ada
kemendesakan untuk membangun sebuah kepemimpinan nasional yang baru, yang
sering dinamakan jalan baru atau haluan baru. Selama kepemimpinan
nasional tidak mengabdi kepada kepentingan rakyat, seperti di amanatkan oleh
para pendiri bangsa ini, maka bangsa kita akan hancur. Kita merupakan bangsa
besar, baik dari segi jumlah penduduk, luas daratan, ataupun kekayaan material.
Seperti juga bangsa cina, rusia, amerika ,India. Program tripanji persatuan
nasional yang diusung Papernas, merupakan jawaban atas persoalan bangsa yang
sifatnya mendesak.
Reportase
oleh Ulfa Ilyas, Staff Kakomas, reporter Berdikari Online
