Beberapa hari yang lalu, sehubungan dengan perayaan kemerdekaan RI, yang oleh pemerintahan berkuasa sekarang sekedar ditangkap makna seremonialnya belaka, redaksi berdikari online mewancarai ketua umum Papernas, Agus Jabo Priyono. Wawancara tersebut dimaksudkan untuk mengetahui sedikit pandangan Papernas mengenai makna kemerdekaan yang sudah diubah, sangat berbeda dengan cita-cita founding fathers, dan pandangan-pandangan Papernas mengenai situasi politik akhir-akhir ini. Berikut petikan wawancaranya:

Redaksi Berdikari Online (BO):

Bulan Agustus tahun 2008 ini adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke -63. Banyak kalangan yang menilai bahwa sebenarnya Indonesia belum merdeka, oleh karena itu Indonesia harus melahirkan Indonesia Baru. Apa pandangan Bung mengenai itu?

Agus Jabo Priyono:

syarat kemerdekaan, berdasarkan Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 itu sebetulnya secara prinsip ada 3 hal, yang dulu pernah disampaikan oleh presiden Soekarno tentang Trisakti, yaitu; berdaulat secara politik, maksudnya bebas dari kepentingan asing, kemudian kemandirian secara ekonomi yang bebas dari dominasi ekonomi asing dan memiliki suatu kepribadian bangsa. Jadi indikator apakah Indonesia sudah merdeka atau tidak adalah: 1. Adanya satu kedaulatan politik, 2. memiliki kemandirian ekonomi, 3. memiliki kepribadian bangsa sebagai entitas masyarakat atau bangsa Indonesia itu sendiri. Kalau sekarang ada yang mengatakan bahwa Indonesia belum merdeka, alasannya karena Indonesia belum memegang tiga prinsip tersebut.

BO:

Indonesia baru ada yang mendefinisikan sebagai Kepemimpinan Indonesia yang baru. Sebagai Pimpinan Partai Persatuan Pembebasan Nasional (PAPERNAS) yang memperjuangkan terwujudnya Indonesia  baru. Bagaimana pandangan PAPERNAS soal wacana Kepemimpinan Nasional yang baru?

Agus Jabo Priyino:

Jadi sampai sekarang ini, kita belum memiliki kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan kepribadian bangsa yang mandiri dan berdaulat. Maka sekarang ini, untuk memerdekakan Indonesia, diharuskan membangun suatu haluan baru dalam rangka melaksanakan program-program tersebut, karena memang banyak sekali persoalan. Sekarang ini, liberalisasi ekonomi sudah meluluhlantakkan sendi-sendi ekonomi Nasional, sendi-sendi ekonomi masyarakat dan hanya orang-orang yang punya capital yang berkuasa terhadap bangsa ini. Yang memiliki capital adalah agen-agen asing yang ada di dalam negeri yang kemudian mengambil banyak sekali harta kekayaan kita. Untuk itu, guna membangun kembali Nation yang kuat itu, kita harus membangun suatu Haluan baru dengan Kepemimpinan baru. Kenapa saya katakana seperti itu, karena ada empat hal yang menjadi persoalan bangsa ini, yang sebetulnya berakar dari ketidaktahuan kita terhadap terhadap sejarah bangsa ini, terutama pemimpin-pemimpin kita, kecuali bung karno. Pertama, bahwa kita memiliki problem Kesejahteraan. Hal itu disebabkan oleh kepemimpinan nasional yang tidak mandiri, tidak mengabdi pada kepentingan bangsa. Kedua, Kepemimpinan Nasional itu di tidak memiliki kedaulatan, baik itu kedaulatan ekonomi, politik, bangsa ataupun keadaulatan Nasional. Nah, problem kesejahteraan, problem kepemimpinan, problem kedaulatan itu terjadi karena konstitusi kita, undang-undang yang sekarang yang di sah kan oleh DPR di era Reformasi adalah undang-undang yang mengabdi kepada Liberalisasi, mengabdi kepada kepentingan Asing yang puncaknya itu UU No. 25 Tahun 2007, dimana memberikan akses seluas-luasnya bagi penguasaan asing terhadap kekayaan alam Negara kita.

Tugas dari kepemimpinan baru itu adalah; pertama, Mewujudkan kepemimpinan Nasional yang kuat dan yang mengabdi kepada kepentingan Nasional. Kedua, kita harus membangun suatu konstitusi yang mengabdi kepada kepentingan Nasional, agar kita bisa berdaulat dan bisa mengatur diri kita sendiri secara ekonomi dan politik, sehingga cita-cita kesejahteraan rakyat bisa terwujud.  Dan jika pemilu 2009 tidak melahirkan kepemimpinan nasional dalam kategori yang disebutkan tadi, maka tidak akan terjadi perubahan dalam kehidupan rakyat Indonesia.

BO:

Seandainya Kepemimpinan Nasional yang baru itu adalah Kepemimpinan kaum muda, apakah itu berarti menghancurkan sama sekali politisi-polisi yang sudah tua dan partai-partai yang dominant yang terbukti gagal, ataukah berkonsiliasi dengan unsure-unsur yang masih punya komitmen untuk perubahan.

Bagaimana Pendapat bung ?

Agus jabo Priyono : 

Sekarang ini, kita memiliki suatu problem yang sangat berat, yaitu problem kedaulatan politik dan problem kemandirian ekonomi. Seperti apa yang sudah di programkan oleh PAPERNAS lewat TRI PANJI dan segala macamnya, ada persoalan-persoalan mendesak misalnya masalah kedaulatan di bidang energi, kedaulatan di bidang Industri dasar, kedaulatan di bidang Moneter, dimana bangsa ini sama sekali tak punya kedaulatan. Oleh karena itu,  kita tidak perlu  mendikotomikan antara muda dan tua, tapi bagaimana kemudian kepemimpinan nasional itu betul-betul membawa misi kedaulatan dan misi kemandirian nasional itu. Sehingga, rakyat bisa melihat adanya suatu Polarisasi, antara kekuasaan yang pro terhadap kepentingan ekonomi dan politik terhadap bangsanya dan kekuatan yang pro terhadap kepentingan asing. Siapapun orangnya, entah dia dari institusi manapun, dari generasi manapun, yang memiliki satu visi dan misi untuk membangun bangsa ini berdasarkan platfotm kemandirian nasional, harus bersatu padu dan bergandengan tangan untuk mewujudkan bangsa kita menjadi bangsa yang mandiri, adil,  kuat, moderen yang sejajar dan bermartabat di hadapan bangsa-bangsa lain.  

Jadi sekarang ini, yang mendesak adalah perlunya persatuan Nasional dengan program Pembebasan Nasional. Semua elemen dan  semua unsur harus yang pro pada kemandirian nasional harus disatukan. Jadi tidak perlu ada perbedaan; ini dari mana dan itu dari mana, tapi kita harus bersatu untuk merebut kemerdekaan kembali kedaulatan bangsa kita agar menjadi bangsa yang kuat dan mandiri. Menurut saya, polarisasinya bukan antara tua atapun muda, tetapi antara kekuatan pro kemandirian bangsa dan kekuatan yang menjadi kaki tangan asing.

BO

Kita melihat bahwa sekarang banyak fenomena-fenomena partai-partai untuk merekrut orang-orang muda untuk di jadikan Calon Legislatif (CALEG). Bagaimana pendapat bung tentang itu ?

Agus jabo Priyono :

Partai politik itu memiliki sebuah system, mekanisme dan program, dan bentuk kepemimpinan  sendiri. Jadi, siapapun yang masuk ke partai-partai tersebut, kalau kemudian partainya atau system partainya itu tidak memihak kepentingan nasional, maka orang muda itu tak ada apa-apanya. Karena itu adalah system. Tapi kita menghargai; siapapun boleh berpolitik di partai manapun, tapi belum tentu berkontibusi mendorong perubahan dalam system kepartaian dalam waktu yang cepat. Karena mereka adalah partai-partai yang sudah mapan, sudah lama dan sudah berpengalaman, serta punya konsepsi recruitment tersendiri. Jadi kalau kaum muda mau berpolitik, mereka juga perlu mengidentifikasi partai bersangkutan; melihat esensi program dan perjuangan dari partai tersebut; apakah pro rakyat atau tidak. Jadi efektifitas orang-orang muda masuk ke partai juga tergantung dari alat yang digunakan, sejauh mana mereka memenangkan konsesi politik kerakyatan dan kesepakatan yang berbasiskan pada program kemandirian nasional.

BO

Kemudian bagaimana pendapat bung soal ramainya para artis-artis yang hijrah ke partai untuk berpolitik kemudian menjadi Calon legislative atau kepala daerah ?

Agus jabo Priyono :

Yah, bagi saya sah-sah aja. Pertama, Siapapun sah berpolitik; entah artis, dukun, pelawak, atau siapapun, yang penting punya keberpihakan politik untuk kepentingan rakyat. Dan yang kedua, mereka bisa memahami persoalan-persoalan yang dialami oleh rakyat sekarang ini. Ketiga, mereka mau memperjuangkan apa yang menjadi keinginan rakyat, terutama maslah-masalah yang mendesak, yaitu masalah kesejahteraan dan masalah kedaulatan. Jadi siapapun dia silahkan berpolitk, karena memang seluruh rakyat itu punya hak untuk berpolitik. Orang dari berbagai latar-belakang sosial boleh berpolitik, soal kualitas nanti rakyat yang akan memilih. Jadi kita tidak boleh sectarian, ini dari artis ataukah dari budayawan, intelektual, ulama, aktifis murni, saya pikir kita tidak perlu mendikotomikan itu, yang penting sekarang ini saya sebagai ketua PAPERNAS akan mengajak semua unsur dan kekuatan-kekuatan politik yang ada di dalam negeri itu untuk membangun bangsa ini menuju cita-cita yang di amanatkan oleh Pembukaan maupun Batang Tubuh UUD 1945, terutama yang pasal 33 itu. Jadi bukan latar belakang, yang terpenting adalah visi-misi dari tokoh-tokoh, artis-artis atau siapapun yang mau berpolitik.  

BO

Bagaimana PAPERNAS melihat  potensi Pemilu 2009 yang sanggup melahirkan Kepemimpinan Nasional yang baru dalam Memulihkan martabat bangsa, melakukan control pada sumber-sumber daya alam yang strategis untuk kesejahteraan rakyat.

Agus Jabo Priyono :

Bagi Papernas, pemilu 2009 harus diintervensi karena memberikan ruang bagi kita untuk memenangkan dukungan rakyat, duduk dibadan legislatif dan eksekutif, dan kemudian bekerja sepenuhnya untuk rakyat. Selama ini, belum ada kekuatan politik yang memiliki visi kebangsaan, nasionalisme, dan kerakyatan, yang kredibel dan dapat dibuktikan. Banyak politisi mencoba merebut dukungan rakyat lewat iklan yang mahal, akan tetapi belum memberikan gambaran terhadap kemanpuan politisi tersebut mengatasi persoalan bangsa. Saya yakin, jika kekuatan lama-partai-partai pendukung neoliberalisme-yang memenangkan pemilu 2009, maka tidak akan ada perubahan, malah sebaliknya; kemunduran. Sehingga, kekuatan politik yang pro-kemandirian bangsa, yang sekarang masih terfragmentasi, perlu menyusun agenda bersama, platform perjuangan bersama, program-program strategis, dan tentu saja menciptakan front persatuan dalam arena pemilu 2009.

Kita tak boleh jadi penonton di pinggiran kekuasaan, tapi harus terlibat lansung dalam pertempuran tersebut. Keresahan, ketidakpuasan, dan protes yang dilancarkan oleh rakyat atas kegagalan pemerintahan sekarang, merupakan basis potensial lahirnya kekuatan politik baru, yang memegang program dan politik kemandirian bangsa. Di situlah sebetulnya kaum muda yang punya visi-misi yang progressive itu menemukan basis materialnya untuk terlibat aktif  dalam proses maupun momentum 2009 itu. Problem bangsa ini paska reformasi atau sebelumnya itu karena cita-cita kemerdekaan pendiri republik tidak dilaksanakan oleh era kepemimpinan selanjutnya. Sejak awal, kita melihat adanya keinginan kuat para pemimpin nasional untuk memperkuat kemandirian ekonomi di dalam negeri, seperti program Banteng. Karena ada tiga hal yang menjadi satu asset nasional dan tidak boleh di kelola oleh pihak asing. Pertama, tambang. Menurut pemimpin republik waktu itu, kekayaan alam berupa tambang adalah harta karun dari bangsa kita. Karena waktu itu sumber daya manusia kita belum cukup untuk mengelola tambang itu, maka Bung Karno menyekolahkan anak-anak kita ke Eropa dan segala macamnya. Bahkan kemudian, jika ternyata kekuatan-kekuatan di dalam negeri tidak mampu atau belum mampu untuk mengekploitasi, mengeksplorasi tambang -tambang yang kita miliki, Bung Karno mengatakan, biarkan ini menjadi harta karun anak cucu kita sampai kita mampu mengelolanya sendiri. Kedua, Sarana umum seperti, Transportasi, listrik, telekomunikasi dan segala macam itu, yang melayani hajat hidup rakyat Indonesia, itu tidak boleh di kelola oleh pihak Swasta apalagi Asing dan itu harus di kelola oleh pihak Negara. Sehingga tidak ada monopoli, sehingga Negara dapat menjaga hajat hidup rakyat banyak dengan harga semurah-murahnya dan dapat di jangkau oleh masyarakat. Karena jika diserahkan pada pihak swasta, mereka bisa memonopoli dan menggunakan sarana-sarana umum untuk mencari capital dan bukan untuk melayani kepentingan rakyat secara umum. Ketiga, yang prinsipil, pada waktu itu usaha-usaha yang sudah di kelola oleh pengusaha-pengusaha dalam negeri itu tidak boleh di kelola juga oleh pengusaha dari pihak asing. ini sebetulnya yang menjadi landasan ekonomi yang berdaulat dan menjadi cita-cita kemerdekaan kita, dalam pengertian lepas dari dominasi asing di bidang politik maupun ekonomi. Inilah yang tak dipahami oleh kepemimpinan nasional sekarang, sehingga PAPERNAS menilai, ada kemendesakan untuk membangun sebuah kepemimpinan nasional yang baru, yang sering dinamakan jalan baru atau haluan baru. Selama kepemimpinan nasional tidak mengabdi kepada kepentingan rakyat, seperti di amanatkan oleh para pendiri bangsa ini, maka bangsa kita akan hancur. Kita merupakan bangsa besar, baik dari segi jumlah penduduk, luas daratan, ataupun kekayaan material. Seperti juga bangsa cina, rusia, amerika ,India. Program tripanji persatuan nasional yang diusung Papernas, merupakan jawaban atas persoalan bangsa yang sifatnya mendesak.

Reportase oleh Ulfa Ilyas, Staff Kakomas, reporter Berdikari Online

Isi Komentar

Beri Komentar

Silakan untuk mengisi komentar yang tidak keluar dari topik artikel. Semua komentar yang tidak berhubungan akan segera dihapus. Termasuk semua link yang digunakan untuk kepentingan spam marketing dsb.
Nama:
E-mail
Homepage
Judul:
BBCode:
Komentar:
Kode:*
	Saya Tidak Mau Ada Komentar Lain Masuk Email

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved