Statemen Politik DPP Papernas Menyikapi Krisis Finansial
Senin, 27 Oktober 2008
Demisionerkan Tim Ekonomi (Neoliberal) Kabinet SBY-JK!
Segera Bentuk Komite Penyelamat Ekonomi Bangsa!
Selamatkan Hajat Hidup Rakyat, Bukannya Monopoli Finansial Asing!
Krisis yang terjadi saat ini tidak bisa diremehkan. Apalagi dampaknya sudah
semakin terasa oleh rakyat Indonesia. Praktek serakah kapitalis dan spekulasi
liar, yang direstui oleh kebijakan menuhankan pasar (neoliberalisme) di Wall
Street, New York, AS, telah menyebabkan krisis finansial yang mengguncang
ekonomi global serta mempertaruhkan hajat hidup manusia di berbagai penjuru
dunia. Terutama, di negeri-negeri Selatan. Dampaknya kini semakin terasa di
Indonesia, baik dalam bidang riil maupun finansial.
Sejauh ini, Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa
Barat telah coba mengatasi imbas krisis dahsyat ini dengan mengucurkan uang
yang berasal dari pajak warganya. Uang warga negara/rakyat tersebut dikucurkan
untuk membayar utang-utang yang disebabkan oleh spekulasi dan keserakahan para
bankir. Penting bagi rakyat Indonesia untuk mencegah hal serupa (transfer
kekayaan dari jutaan rakyat miskin ke tangan segelintir bankir berpunya)
terjadi di Indonesia; dan kalau pun langkah semacam itu harus ditempuh, maka
institusi-insititusi keuangan yang ditolong negara tersebut, harus diambil-alih
ke tangan negara, dan digunakan sebesar-besarnya untuk menyelamatkan hajat
hidup rakyat dan perekonomian nasional.
Respon pemerintahan Susilo Bambang
Yudhoyono terhadap krisis tidak mencerminkan hal tersebut. Pemerintahan SBY
sebatas mempersiapkan infrastruktur legal-formal, dalam bentuk Perpu JPSK, yang
sekedar bertujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat, melancarkan aliran
likuiditas, dan mengelola penyaluran bantuan likuiditas bila diperlukan nanti.
Langkah pemerintahan
SBY-JK ini bukan saja sangat tidak memadai, tapi juga berpotensi menjerumuskan
perekonomian bangsa ke dalam arus keserakahan kapitalisme-neoliberal yang
sedang mencari talangan dana dari rakyat, bukan saja di AS, tapi di seluruh
negeri. Kami katakan tidak memadai karena (1) Pemerintahan neoliberal SBY-JK
beserta jajaran kabinetnya tidak mendirikan pertahanan ekonomi nasional terhadap
aksi-aksi spekulasi finansial. Seperti rongrongan yang terjadi atas bursa efek (yang
menurut laporan disebabkan oleh penarikan dana oleh investor asing, terutama
hedge funds AS, yang membutuhkan kas) saat ini, sangat mungkin akan kembali/terus
terjadi. (2) Tidak terdapat upaya untuk menstabilkan perekonomian lewat
kebijakan mata uang terkontrol atau pengenaan pajak atas kegiatan finansial,
yang bisa menjadi pelindung utama dari aksi spekulasi. Lebih-lebih lagi, (3)
sumber pendanaan diambil dari penerbitan surat utang dalam APBN, dengan
demikian pembayaran utang-utang institusi keuangan yang dibantu BI dibebankan
seluruhnya ke pundak rakyat Indonesia. Yang semakin memprihatinkan adalah, bahwa
langkah ini sebenarnya merupakan pembiayaan atau pengaliran likuiditas untuk
membiayai utang-utang Amerika Serikat. Sementara bila menggunakan dana IMF (pemerintah
telah meminjam standby loan sebesar 5
Milyar USD dari IMF), krisis moneter 19998 telah memberikan pelajarannya.
Krisis ini berawal dari pemiskinan rakyat pekerja di AS, yang dibebani oleh
berbagai macam kredit konsumsi dan kini terbukti tidak mampu melunasinya. Ini
menyebabkan rantai kegagalan pembayaran menjalar ke seluruh dunia, melebihi
batas-batas sektor finansial. Dengan menurunnya pangsa ekspor luar negeri,
ditambah semakin seretnya likuiditas dan aliran kredit, maka bisa dipastikan
bahwa industri dan usaha nasional akan terpukul, dan, selanjutnya menyebabkan
pengangguran dan pemiskinan yang lebih luas. Pada ujungnya, ini pun akan
menciptakan krisis solvabilitas (kemampuan perusahaan membayar kredit) di
Indonesia, dengan kata lain, krisis ekonomi akan lebih mendalam.
Perlu secepatnya tindakan darurat
pencegahan, berupa regulasi finansial untuk mencegah keluarnya likuiditas dan
mempertahankan perekonomian nasional dari terpaan krisis finansial global. Dan
kemudian, untuk mengeluarkan diri dari jeratan krisis finansial global ini,perlu
diambil langkah-langkah penuntasan, yang tujuan fundamentalnya adalah meningkatkan
kapasitas pasar domestik dengan cara peningkatan pembelanjaan sosial
(pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dll)-serta/yang akan mendorong
produktivitas.
Namun, kami amat
sangat ragu, tindakan tersebut akan dijalankan oleh pemerintahan SBY-JK beserta
jajarannya. Sudah cukup empat tahun pemerintahan ini menjalankan kebijakan
neoliberal yang menyengsarakan rakyat, dan membuat nasib bangsa ini semakin
tidak menentu. Karena itu, kami menyerukan pembentukan sebuah Komite Penyelamat Ekonomi Bangsa, yang
terdiri dari ekonom, politikus, dan cendekiaan kritis, yang menggunakan
paradigma non-neoliberal dalam menghadapi krisis sekarang dan sebelumnya. Komite
Penyelamat Ekonomi Bangsa dengan sendirinya mendemisionerkan tim ekonomi
kabinet SBY-JK sekarang (Sri Mulayani, Cs).
DPP PAPERNAS mendesak fraksi-fraksi atau wakil Partai di DPR yang selama ini "bersuara
kritis" terhadap agenda neoliberal (PDIP, PKB, PAN, PBR, dll) untuk membuktikan
keberpihakan mereka terhadap rakyat, dan bukan terhadap korporasi finansial
asing. Tidak sepantasnya wakil rakyat hanya diam atau kebingungan, lantas mengikuti
agenda penyelesaian krisis ala neoliberal yang akan semakin menjerumuskan
bangsa Indonesia.
Wujud konkret tindakan
pencegahan untuk mempertahankan ekonomi nasional, yang akan dijalankan oleh Komite Penyelamat Ekonomi Bangsa
dimaksud adalah:
Dalam hal bantuan likuiditas
maupun rekapitalisasi, pemerintah harus mencari pendanaan di luar dana publik,
seperti, dari aset bank atau pajak terhadap perusahaan-perusahaan yang
terkaya. Lebih dari itu pembukuannya harus dibuka ke publik Indonesia dan
fungsinya harus diarahkan untuk kepentingan perekonomian nasional.
Dalam kasus Bank Indover, BI
perlu menyerahkan kontrol kepada pemerintah atau bank BUMN, untuk
digunakan bagi kepentingan ekspor Indonesia dan dengan membuka
pembukuannya ke publik.
Ratifikasi kontrol mata uang
asing.
Pengenaan pajak terhadap
transaksi finansial dan valuta asing, untuk meminimalisir aksi spekulasi.
Pembekuan sementara cabang
bank asing, karena dalam krisis mereka dapat berperan sebagai ‘spons' yang
menyerap likuiditas yang hendak dilarikan ke luar negeri.
Pelarangan perdagangan
produk-produk keuangan yang spekulatif (seperti Credit Default Swaps, dsb).
Restrukturisasi perbankan
dengan cara menintervensi atau bahkan menasionalisasi bank-bank yang
kesulitan dana.
Menggunakan institusi keuangan
(bank) yang baru dikuasai/dinasionalisasi negara, untuk memberikan kredit
yang bertanggungjawab dan secara umum untuk membantu kehidupan rakyat.
Menggunakan BUMN yang di-buyback untuk meringankan biaya
hidup rakyat (misalnya; dalam kasus PT. Bumi Resources, penurunan tarif
listrik, dsb).
Tunda pembayaran utang luar
negeri publik untuk selamatkan likuiditas di dalam negeri.
Sementara wujud
kongkret langkah penuntasan, atau langkah banting setir menuju ekonomi
berdikari/mandiri, agar tidak lagi tak berdaya menghadapi krisis ekonomi
seperti ini adalah:
Turunkan harga BBM, baik untuk
industri maupun non industri.
Bantuan kredit dan teknologi
buat petani
Naikkan upah, hentikan praktik
sistem kerja outsourcing, dan jamin kebebasan serikat buruh; kebijakan di
sektor perburuhan ini dibarengi dibarengi dengan insentif bagi industri
beroritensi ekspor yang terkena dampak krisis.
Akses pendidikan dan kesehatan
dipersiapkan menuju gratis/cuma-cuma bagi setiap warga negara RI.
Memperbesar alokasi bantuan
kredit untuk pengusaha kecil-menengah
Peningkatan tarif utk
melindungi pasar domestik namun tetap kompetitis secara internasional
Renegosiasi semua kontrak
pertambangan (agar kedudukan hukum aksi nasionalisasi lebih kuat)
Picu industrialisasi dengan
proyek pembangunan sosial dan infrastruktur yang dapat menopang industri
Terapkan pajak progresif
Bangun kerjasama regional dan
selatan utk embuka pasar dan kerjasama
Mencabut/revisi UU pro-neolib:
UU BI (kembalikan BI ke kontrol pemerintah), UU Migas, UU PMA, UU TK, dsb.
Demikian
pernyataan ini kami buat sebagai sikap politik PAPERNAS menyikapi krisis finansial
global saat ini.
Cukup sudah jadi
Bangsa Kuli, Bangkit jadi Bangsa Mandiri!
Hapus utang luar
negeri!
Nasionalisasi
Industri Pertambangan!
Bangun Industri
Nasional untuk kesejahteraan Rakyat!
