Demisionerkan Tim Ekonomi (Neoliberal) Kabinet SBY-JK!

Segera Bentuk Komite Penyelamat Ekonomi Bangsa!

Selamatkan Hajat Hidup Rakyat, Bukannya Monopoli Finansial Asing!

Krisis yang terjadi saat ini tidak bisa diremehkan. Apalagi dampaknya sudah semakin terasa oleh rakyat Indonesia. Praktek serakah kapitalis dan spekulasi liar, yang direstui oleh kebijakan menuhankan pasar (neoliberalisme) di Wall Street, New York, AS, telah menyebabkan krisis finansial yang mengguncang ekonomi global serta mempertaruhkan hajat hidup manusia di berbagai penjuru dunia. Terutama, di negeri-negeri Selatan. Dampaknya kini semakin terasa di Indonesia, baik dalam bidang riil maupun finansial.

Sejauh ini, Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa Barat telah coba mengatasi imbas krisis dahsyat ini dengan mengucurkan uang yang berasal dari pajak warganya. Uang warga negara/rakyat tersebut dikucurkan untuk membayar utang-utang yang disebabkan oleh spekulasi dan keserakahan para bankir. Penting bagi rakyat Indonesia untuk mencegah hal serupa (transfer kekayaan dari jutaan rakyat miskin ke tangan segelintir bankir berpunya) terjadi di Indonesia; dan kalau pun langkah semacam itu harus ditempuh, maka institusi-insititusi keuangan yang ditolong negara tersebut, harus diambil-alih ke tangan negara, dan digunakan sebesar-besarnya untuk menyelamatkan hajat hidup rakyat dan perekonomian nasional.

Respon pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono terhadap krisis tidak mencerminkan hal tersebut. Pemerintahan SBY sebatas mempersiapkan infrastruktur legal-formal, dalam bentuk Perpu JPSK, yang sekedar bertujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat, melancarkan aliran likuiditas, dan mengelola penyaluran bantuan likuiditas bila diperlukan nanti.

Langkah pemerintahan SBY-JK ini bukan saja sangat tidak memadai, tapi juga berpotensi menjerumuskan perekonomian bangsa ke dalam arus keserakahan kapitalisme-neoliberal yang sedang mencari talangan dana dari rakyat, bukan saja di AS, tapi di seluruh negeri. Kami katakan tidak memadai karena (1) Pemerintahan neoliberal SBY-JK beserta jajaran kabinetnya tidak mendirikan pertahanan ekonomi nasional terhadap aksi-aksi spekulasi finansial. Seperti rongrongan yang terjadi atas bursa efek (yang menurut laporan disebabkan oleh penarikan dana oleh investor asing, terutama hedge funds AS, yang membutuhkan kas) saat ini, sangat mungkin akan kembali/terus terjadi. (2) Tidak terdapat upaya untuk menstabilkan perekonomian lewat kebijakan mata uang terkontrol atau pengenaan pajak atas kegiatan finansial, yang bisa menjadi pelindung utama dari aksi spekulasi. Lebih-lebih lagi, (3) sumber pendanaan diambil dari penerbitan surat utang dalam APBN, dengan demikian pembayaran utang-utang institusi keuangan yang dibantu BI dibebankan seluruhnya ke pundak rakyat Indonesia. Yang semakin memprihatinkan adalah, bahwa langkah ini sebenarnya merupakan pembiayaan atau pengaliran likuiditas untuk membiayai utang-utang Amerika Serikat. Sementara bila menggunakan dana IMF (pemerintah telah meminjam standby loan sebesar 5 Milyar USD dari IMF), krisis moneter 19998 telah memberikan pelajarannya.

Krisis ini berawal dari pemiskinan rakyat pekerja di AS, yang dibebani oleh berbagai macam kredit konsumsi dan kini terbukti tidak mampu melunasinya. Ini menyebabkan rantai kegagalan pembayaran menjalar ke seluruh dunia, melebihi batas-batas sektor finansial. Dengan menurunnya pangsa ekspor luar negeri, ditambah semakin seretnya likuiditas dan aliran kredit, maka bisa dipastikan bahwa industri dan usaha nasional akan terpukul, dan, selanjutnya menyebabkan pengangguran dan pemiskinan yang lebih luas. Pada ujungnya, ini pun akan menciptakan krisis solvabilitas (kemampuan perusahaan membayar kredit) di Indonesia, dengan kata lain, krisis ekonomi akan lebih mendalam.

Perlu secepatnya tindakan darurat pencegahan, berupa regulasi finansial untuk mencegah keluarnya likuiditas dan mempertahankan perekonomian nasional dari terpaan krisis finansial global. Dan kemudian, untuk mengeluarkan diri dari jeratan krisis finansial global ini, perlu diambil langkah-langkah penuntasan, yang tujuan fundamentalnya adalah meningkatkan kapasitas pasar domestik dengan cara peningkatan pembelanjaan sosial (pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dll)-serta/yang akan mendorong produktivitas.

Namun, kami amat sangat ragu, tindakan tersebut akan dijalankan oleh pemerintahan SBY-JK beserta jajarannya. Sudah cukup empat tahun pemerintahan ini menjalankan kebijakan neoliberal yang menyengsarakan rakyat, dan membuat nasib bangsa ini semakin tidak menentu. Karena itu, kami menyerukan pembentukan sebuah Komite Penyelamat Ekonomi Bangsa, yang terdiri dari ekonom, politikus, dan cendekiaan kritis, yang menggunakan paradigma non-neoliberal dalam menghadapi krisis sekarang dan sebelumnya. Komite Penyelamat Ekonomi Bangsa dengan sendirinya mendemisionerkan tim ekonomi kabinet SBY-JK sekarang (Sri Mulayani, Cs).

DPP PAPERNAS mendesak fraksi-fraksi atau wakil Partai di DPR yang selama ini "bersuara kritis" terhadap agenda neoliberal (PDIP, PKB, PAN, PBR, dll) untuk membuktikan keberpihakan mereka terhadap rakyat, dan bukan terhadap korporasi finansial asing. Tidak sepantasnya wakil rakyat hanya diam atau kebingungan, lantas mengikuti agenda penyelesaian krisis ala neoliberal yang akan semakin menjerumuskan bangsa Indonesia.

Wujud konkret tindakan pencegahan untuk mempertahankan ekonomi nasional, yang akan dijalankan oleh Komite Penyelamat Ekonomi Bangsa dimaksud adalah:

1. Dalam hal bantuan likuiditas maupun rekapitalisasi, pemerintah harus mencari pendanaan di luar dana publik, seperti, dari aset bank atau pajak terhadap perusahaan-perusahaan yang terkaya. Lebih dari itu pembukuannya harus dibuka ke publik Indonesia dan fungsinya harus diarahkan untuk kepentingan perekonomian nasional.
2. Dalam kasus Bank Indover, BI perlu menyerahkan kontrol kepada pemerintah atau bank BUMN, untuk digunakan bagi kepentingan ekspor Indonesia dan dengan membuka pembukuannya ke publik.
3. Ratifikasi kontrol mata uang asing.
4. Pengenaan pajak terhadap transaksi finansial dan valuta asing, untuk meminimalisir aksi spekulasi.
5. Pembekuan sementara cabang bank asing, karena dalam krisis mereka dapat berperan sebagai ‘spons' yang menyerap likuiditas yang hendak dilarikan ke luar negeri.
6. Pelarangan perdagangan produk-produk keuangan yang spekulatif (seperti Credit Default Swaps, dsb).
7. Restrukturisasi perbankan dengan cara menintervensi atau bahkan menasionalisasi bank-bank yang kesulitan dana.
8. Menggunakan institusi keuangan (bank) yang baru dikuasai/dinasionalisasi negara, untuk memberikan kredit yang bertanggungjawab dan secara umum untuk membantu kehidupan rakyat.
9. Menggunakan BUMN yang di-buyback untuk meringankan biaya hidup rakyat (misalnya; dalam kasus PT. Bumi Resources, penurunan tarif listrik, dsb).
10. Tunda pembayaran utang luar negeri publik untuk selamatkan likuiditas di dalam negeri.

Sementara wujud kongkret langkah penuntasan, atau langkah banting setir menuju ekonomi berdikari/mandiri, agar tidak lagi tak berdaya menghadapi krisis ekonomi seperti ini adalah:

1. Turunkan harga BBM, baik untuk industri maupun non industri.
2. Bantuan kredit dan teknologi buat petani
3. Naikkan upah, hentikan praktik sistem kerja outsourcing, dan jamin kebebasan serikat buruh; kebijakan di sektor perburuhan ini dibarengi dibarengi dengan insentif bagi industri beroritensi ekspor yang terkena dampak krisis.
4. Akses pendidikan dan kesehatan dipersiapkan menuju gratis/cuma-cuma bagi setiap warga negara RI.
5. Memperbesar alokasi bantuan kredit untuk pengusaha kecil-menengah
6. Peningkatan tarif utk melindungi pasar domestik namun tetap kompetitis secara internasional
7. Renegosiasi semua kontrak pertambangan (agar kedudukan hukum aksi nasionalisasi lebih kuat)
8. Picu industrialisasi dengan proyek pembangunan sosial dan infrastruktur yang dapat menopang industri
9. Terapkan pajak progresif
10. Bangun kerjasama regional dan selatan utk embuka pasar dan kerjasama
11. Mencabut/revisi UU pro-neolib: UU BI (kembalikan BI ke kontrol pemerintah), UU Migas, UU PMA, UU TK, dsb.

Demikian pernyataan ini kami buat sebagai sikap politik PAPERNAS menyikapi krisis finansial global saat ini.

Cukup sudah jadi Bangsa Kuli, Bangkit jadi Bangsa Mandiri!

Hapus utang luar negeri!

Nasionalisasi Industri Pertambangan!

Bangun Industri Nasional untuk kesejahteraan Rakyat!

Sabtu, 25 Oktober 2008

Dewan Pimpinan Pusat

Partai Persatuan Pembebasan Nasional

AGUS JABO PRIYONO                                               HARRIS BA. SITORUS

Ketua Umum                                                                            Sekretaris Jenderal

Isi Komentar

Beri Komentar

Silakan untuk mengisi komentar yang tidak keluar dari topik artikel. Semua komentar yang tidak berhubungan akan segera dihapus. Termasuk semua link yang digunakan untuk kepentingan spam marketing dsb.
Nama:
E-mail
Homepage
Judul:
BBCode:
Komentar:
Kode:*
	Saya Tidak Mau Ada Komentar Lain Masuk Email

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved