Statemen Politik PP- FNPBI; Batalkan SKB 4 Menteri!
Senin, 27 Oktober 2008

Tolak Pengalihan Beban Krisis Kapitalisme AS kepada Buruh Indonesia!

Batalkan SKB Empat Menteri!

Naikkan upah buruh untuk tingkatkan daya beli!

Turunkan Harga BBM!

 

 

Krisis finansial di Amerika Serikat, yang menyebar ke hampir seluruh dunia, bisa dipastikan sedang dan akan berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Daya beli masyarakat di berbagai negara, terutama Amerika Serikat, mendadak anjlok ke titik paling rendah sejak depresi besar tahun 1929-1930-an. Ini berakibat pada industri Indonesia yang selama ini banyak bergantung pada pasar luar negeri (ekspor) menghadapi tantangan berat, yaitu; pertama, kehilangan banyak pasar/pembeli produknya, sehingga berdampak pada, kedua; anjloknya harga komoditi yang diekspor. Industri dalam negeri pun menjerit, setelah sebelumnya dihantam kenaikan harga BBM, sulitnya akses dan tingginya bunga kredit, korupsi penguasa/birokrasi, serta berbagai persoalan lain.

Untuk dapat bertahan dan tetap hidup, sistem kapitalisme Amerika Serikat (AS) membutuhkan dana yang sangat besar (lebih dari 1 triliun USD, atau lebih dari sepuluh ribu triliun rupiah), sebagai akibat spekulasi serakah dalam pelipatgandaan modal. Bagi kapitalisme AS, solusi untuk mendapatkan dana tersebut adalah dengan eksploitasi atau penghisapan yang lebih masif terhadap rakyat di negerinya (antara lain dengan efisiensi alias PHK massal, pemangkasan anggaran sosial, serta bantuan negara sebesar 700 Milyar USD bagi bank yang bangkrut), dan terhadap rakyat di negeri-negeri dunia ketiga melalui penarikan cash dari perbankan, penguasaan dan pengerukan sumber daya alam yang lebih besar dengan harga semurah-murahnya, serta tekanan upah yang lebih rendah terhadap tenaga kerja/buruh.

 

Respon pemerintahan neoliberal SBY-JK menyetujui atau sejalan dengan kepentingan ekonomi kapitalisme AS tersebut. Pernyataan presiden SBY bahwa Indonesia tidak ingin bekerjasama atau mengikuti petunjuk IMF (salah satu instrumen kapitalisme neoliberal) sepenuhnya bohong dan menyesatkan, karena baru pada tanggal 13 Oktober 2008 kemarin pemerintah Indonesia bertemu IMF untuk mengantongi pinjaman (standby loan) senilai lima milyar USD. Wajar, bila sampai hari ini tidak ada langkah signifikan dari pemerintah untuk mempertahankan ekonomi nasional dari ulah spekulasi, tidak mencegah aliran dana ke luar negeri, atau singkatnya; justru mengalirkan likuiditas untuk membayar utang-utang AS.

 

Lebih jauh, dalam rangka mengantisipasi dampak terhadap sektor industri, pada tanggal 24 Oktober 2008 pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Empat Menteri (Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, dan Menteri Dalam Negeri) yang intinya merubah mekanisme penetapan upah dari mekanisme tripartit menjadi bipartit. Dalam posisi yang lemah tanpa kekuatan tawar (bargaining position) akibat banyaknya pengangguran, buruh Indonesia dipaksa melakukan negosiasi sendiri atas besaran upah mereka dengan majikan/pengusaha. Dengan kata lain, menyerahkan penentuan besaran upah kepada MEKANISME PASAR! Hasilnya sudah bisa ditebak, upah buruh akan semakin ditekan murah lagi, dari keadaan sekarang di mana lebih dari 80% tenaga kerja menerima upah kurang dari dua juta rupiah tiap bulan.

 

KAMI MENUNTUT PEMBATALAN SKB EMPAT MENTERI, KARENA SAMA DENGAN KEMBALI MEMINDAHKAN BEBAN KRISIS KE PUNDAK KAUM BURUH YANG SUDAH MENDERITA SELAMA PULUHAN TAHUN DI BAWAH CENGKRAMAN GANAS KAPITALISME NEOLIBERAL/PASAR BEBAS.

 

Langkah ini tidak akan menyelamatkan industri nasional, sebaliknya hanya melanggengkan ketergantungan dan eksploitasi modal asing (yang layaknya drakula kelaparan, sedang membutuhkan lebih banyak darah segar untuk dihisap).

 

KAMI JUGA MENYERUKAN KEPADA SELURUH KAUM BURUH SERTA RAKYAT INDONESIA UNTUK MENGKONSOLIDASIKAN DIRI, DAN MENOLAK SETIAP UPAYA MEMINDAHKAN BEBAN KRISIS KE PUNDAK RAKYAT.

 

Sebagai solusi, langkah yang harus dilakukan untuk menyelamatkan industri nasional dan buruh (rakyat) Indonesia adalah:

 

  1. Turunkan harga BBM, baik untuk kebutuhan industri maupun untuk kebutuhan konsumsi.
  2. Naikkan upah buruh, minimal sebesar 1,2 juta rupiah secara nasional (sesuai hasil survey PP FNPBI), untuk meningkatkan daya beli pasar di dalam negeri.
  3. Pemberian insentif bagi industri berorientasi ekspor, berupa penghapusan tarif ekspor dan meningkatkan tarif impor barang konsumsi.
  4. Mencegah mengalirkan likuiditas perbankan ke luar negeri, serta mencegah ulah spekulan dengan menetapkan pajak terhadap transaksi finansial.
  5. Tunda pembayaran atau penghapusan sama sekali utang luar negeri publik, untuk dialokasikan bagi belanja sosial (pendidikan, kesehatan, infrastruktur) serta untuk kebutuhan stimulus industrialisasi/peningkatan tenaga produktif sektor pertanian-yang juga akan mendorong peningkatan daya beli pasar domestik.

 

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran untuk mengantisipai dampak krisis yang akan diderita oleh kaum buruh dan rakyat Indonesia.

 

Cukup sudah jadi bangsa kuli!

Bangkit jadi bangsa mandiri!

 

Jakarta, 26 Oktober 2008

 

Pengurus Pusat

Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia

PP-FNPBI

 

 

Dominggus Oktavianus                                                            Desi Arisanti

Ketua Umum                                                                             Pjs. Sekjend

 


Quote this article on your site | Dilihat: 242 | Cetak | E-mail

Isi Komentar
RSS comments

Beri Komentar
  • Silakan untuk mengisi komentar yang tidak keluar dari topik artikel.
  • Semua komentar yang tidak berhubungan akan segera dihapus.
  • Termasuk semua link yang digunakan untuk kepentingan spam marketing dsb.
Nama:
E-mail
Homepage
Judul:
BBCode:Web AddressEmail AddressBold TextItalic TextUnderlined TextQuoteCodeOpen ListList ItemClose List
Komentar:



Kode:* Code
Saya Tidak Mau Ada Komentar Lain Masuk Email

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved

 
< Sebelumnya   Berikutnya >
JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com

Bravo ! PAPERNAS

Penggusuran Terus Berlanjut, Brimob Polda Riau Terus Kerahkan Pasukan

Pekanbaru-berdikari online (06/01/09): Terkait aksi kekerasan dan penggusuran paksa yang dilakukan oleh aparat Polda Riau terhadap warga Suluk Bongkal. Komnas HAM telah memerintahkan Polda Riau untuk menarik seluruh pasukannya dari wilayah konflik agrarian di Bengkalis, Riau. Hal ini dilakukan, setelah Komnas HAM mendapatkan sejumlah temuan (fakta) di lapangan akan terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan. Akan tetapi, pihak polda Riau masih intensif melakukan penggusuran paksa dengan memperluas eskalasi teritori penggusuran, bahkan mengerahkan tambahan pasukan dari Brimob Polda Riau untuk mensukseskan usaha tersebut.

Selengkapnya...
 
Solidaritas Terhadap Petani Suluk Bongkal Datangi Komnas HAM dan Istana Negara

Jakarta-berdikari online (30/12/2008): puluhan organisasi, seperti Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), Sukarelawan Perjuangan Rakyat untuk Pembebasan Tanah Air (SPARTAN), FNPBI, SHI, Walhi, KPA, Ikatan Pelajar Mahasiswa Bengkalis (IPEMALIS) Jakarta, KOMPAK UIN, FMN, LS-ADI Jakarta, PB-HMI, KIARA, IGJ, dan Aliansi Mahasiswa Jakartamelakukan aksi ke kantor Komnas Ham, dan kemudian melanjutkan aksinya ke depan istana negara.

Selengkapnya...
 
Petani Suluk Bongkal MenemuI Gusdur

Jakarta-berdikari online (28/12/08): di sela-sela acara orasi catatan akhir tahun (28/12) di Hotel Santika, di Jakarta, Gus Dur menyempatkan untuk menerima perwakilan petani suluk bongkal, Bengkalis, Riau, didampingi istri dan anaknya. Pada kesempatan tersebut, Gusdur memberikan kesempatan kepada petani untuk berdialog dan menyampaikan kronologis aksi kekerasan yang dilakukan oleh PT. Arara Abadi dan Polda Riau (18/12/08). Perwakilan petani yang terdiri dari Pak Khalifah, Tengku Muthalib, Pak Pongah, dan Rasyidin lansung menyampaikan latar belakang kasus dan berbagai bentuk aksi kekerasan yang dilakukan polisi.

Selengkapnya...
 
Lagi, Polda dan Kadishut Riau Memanipulasi Fakta

Jakarta-Berdikari online (27/12/08): Kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polda Riau terus mendapat kecaman dari berbagai pihak. Dukungan internasional dan nasional terus mengalir dalam bentuk nota protes, maupun dukungan solidaritas lansung. Berdikari online sendiri sudah mendapat pernyataan pers dari Amnesty Internasional terkait brutalisme kepolisian di Bengkalis, Riau. Terkait hal tersebut, beberapa pihak yang terkait dalam kejahatan kemanusiaan ini melakukan aksi bela diri, termasuk melakukan manipulasi fakta dan memaksakan pengakuan terhadap korban di bawah intimidasi. Seperti kita ketahui, sebelumnya pun Polda Riau telah menyogok enam organisasi untuk menggelar konferensi pers dukungan terhadap tindakan polda Riau.

Selengkapnya...
 
Pernyataan Amnesty International Mengenai Pembakaran Rumah Rakyat Oleh Polisi

Indonesia: Investigate forcible destruction of homes by the police in Riau

 

 

23 December 2008

Indonesian authorities should immediately investigate the forcible destruction of an estimated 300 homes in the village of Suluk Bongka on 18 December, Amnesty International said today. Local sources told Amnesty International that two children died during the confrontation and that nearly 400 villagers are still homeless and living in a nearby forest. Fifty eight people remain in police custody.

 

"Hundreds of people are now living in the forest, their homes destroyed, and two families are grieving the loss of their children. The Indonesian government should immediately investigate why and how this happened, and specifically examine the role of local law enforcement officials in this incident," said Josef Benedict, Amnesty International's Indonesia campaigner.

 

Selengkapnya...
 
POLDA Riau Coba Alihkan Masalah, enam organisasi bayaran disogok

Jakarta-berdikari online (25/12-/08): Berita aksi kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dari Polda Riau bersama dengan PT. Arara Abadi kini sudah menyebar kemana-mana, bahkan hingga mendapat solidaritas internasional (silahkan klik disini). Dalam waktu dekat, pihak Komnas Ham akan melakukan investigasi lapangan guna mencari bukti dan fakta pelanggaran HAM berat, termasuk kemungkinan telah terjadinya genosida. Selain itu, pihak korban dan tim advokasi petani Suluk Bongkal sudah mendatangi mabes Polri, serta menyerahkan begitu banyak bukti (dokumen, foto, dan video) mengenai aksi brutal Polda Riau. Dalam beberapa hari kedepan, setidaknya paska libur, pihak korban dan tim advokasi juga akan mengunjungi komisi III DPR untuk mengadukan kejadian tersebut.

Selengkapnya...
 
Pernyataan Sikap TIM ADVOKASI WARGA SULUK BONGKAL, BENGKALIS, RIAU

posisi.jpgTIM ADVOKASI WARGA SULUK BONGKAL

Sukarelawan Perjuangan Rakyat untuk Pembebasan Tanah Air (SPARTAN), Syarikat Hijau Indonesia (SHI), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), KONTRAS, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), Serikat Tani Riau (STR), Serikat Pengacara Rakyat (SPR), Kantor Bantuan Hukum (KBH) Riau, LBH-YPBHI Pekambaru, Jaringan Rakyat Penyelamat Hutan Riau (JIKALAHARI), Kelompok Advokasi Riau, Ikatan Pelajar Mahasiswa Kec. Bengkalis (INPERALIS) Pekambaru, Serikat Mahasiswa Riau (SEMAR)

Nomor : 04/B/TAWSB/Des-2008

Hal       : Pernyataan Sikap

Lamp    : 1 bundel kronologis

 

Tangkap, adili, dan Hukum Seberat-beratnya Seluruh Personil POLRI yang terlibat Membakar Rumah-rumah Rakyat, Copot Kapolda Riau
Bekukan Aktifitas PT. Arara Abadi, Kembalikan Tanah Rakyat !

 

Kamis(10/12/08) dua buah helicopter berputar-putar di udara sambil menjatuhkan bom napalm, sebuah bom yang dipergunakan AS untuk membumi hanguskan desa-desa pada saat perang Vietnam, yang diarahkan kepada pemukiman warga Suluk Bongkal, Desa Beringin, Kec. Pinggir, Bengkalis, Riau. Warga berhamburan, berlarian, dikejar ketakutan dan rasa cemas. Dalam waktu singkat, 700 rumah warga hangus terbakar, belum lagi perabot, alat-alat-alat produksi, dan lahan pertanian yang sebentar lagi akan panen, juga turut hancur. Bukan itu saja, 700 aparat Polda Riau, ditambah Pam Swakarsa dikerahkan untuk menggempur warga yang sedang ketakutan. Polisi melepaskan tembakan yang bukan saja untuk menakut-nakuti warga, tetapi juga diarahkan kepada sejumlah warga. Akibatnya, dua warga mengalami luka tembak. Ironisnya, seorang bocah bernama Fitri (2th), yang karena ketakutan, akhirnya tewas terperosok di tanah dan seorang lagi bernama Bunga (2 bulan) ikut terpanggan api di ayunannya. Dalam kejadian ini, sebanyak 200 warga ditahan di polsek Mandau, dan 400-an warga yang bersembunyi di hutan Kampung dalam, kini dikepung layaknya pemberontak oleh ratusan polisi

 

 

Selengkapnya...
 
Warga Suluk Bongkal dan SPARTAN Datangi Mabes POLRI

Jakarta-berdikari-online(23/12/08): solidaritas terhadap korban kekerasan di Bengkalis terus berlansung. Selain disampaikan lewat pernyataan pers sejumlah organisasi-organisasi gerakan, juga dengan dukungan aksi massa. Hari ini (23/12), ratusan massa dari Sukarelawan Perjuangan Rakyat untuk Pembebasan Tanah Air (SPARTAN) menggelar aksi massa ke Mabes POLRI. Di tengah-tengah massa aksi, juga hadir beberapa perwakilan warga Suluk Bongkal, yaitu Pongah, Khalifah Ismail, Tengku Abdul Muthalib, dan Pak Rasyidin, yang merupakan perwakilan petani yang sempat meloloskan diri.

Selengkapnya...
 
Lagi, Demo Menolak UU BHP di refresi Polisi

posisi.jpgJogjakarta- berdikari online (20/12/08): Pengesahan UU BHP terus menuai protes mahasiswa. Di Jogjakarta, 50-an mahasiswa menggelar aksi di pertigaan lampu merah UIN. Massa menuntut agar UU BHP segera dicabut oleh DPR, karena perundangan tersebut akan mengarahkan pendidikan pada mekanisme pasar. Dalam aksinya, selain melakukan orasi-orasi politik secara bergantian, massa mahasiswa juga membakar ban bekas sebagai symbol protes mereka. Baru 30 menit aksi berlansung, tiba-tiba satu kompi Polisi lansung berupaya membubarkan aksi. Polisi berupaya membubarkan aksi ini, dengan mendorong para massa aksi. Akibatnya, beberapa aktifis mahasiswa terjatuh, sedangkan beberapa yang lainnya bergerak mundur ke arah kampus UIN. Dua massa aksi yaitu mahasiswi dari APMD dan Uut (anggota LMND DIY Kampus UST) sempat diinjak dan dipukul sampai pinsan. Massa yang mundur ke kampus UIN terus dikejar oleh aparat kepolisian. Mahasiswa kemudian membalas pengejaran ini dengan lemparan batu. Aksi lempar batu dan kayu pun terjadi selama puluhan menit.

Selengkapnya...
 
Aksi Kekerasan Masih Berlanjut, Polisi Tambah Kekuatan

Bengkalis, Riau-Berdikari online (20/12/08): setelah memborbardir dusun Suluk Bongkal dengan bom napalm, pihak kepolisian POLDA Riau kembali menambah kekuatan sebanyak 8 bus pasukan, 8 truk pasukan dalmas, tiga unit alat berat (bulldozer), ditambah beberapa ekor anjing pelacak. Berdasarkan pantauan berdikari online di lapangan, Polisi masih berupaya untuk mengejar sejumlah warga yang bersembunyi di lapangan, termasuk mengejar beberapa orang aktifis dari Serikat Tani Riau, organisasi petani yang berdiri membela hak-hak kaum tani.

 

Menurut reporter berdikari online, setiap radius 10 meter dijaga oleh polisi, sedangkan masyarakat dilarang memasuki lokasi, termasuk mengevakuasi jenasah anak kecil bernama Fitri yang tewas kemarin (18/12). Polisi tidak segan-segan memukuli, menangkapi, dan menganiaya warga yang berada di sekitar lokasi lahan warga. Akibatnya, 3 warga dianiaya oleh aparat kepolisian. Seorang ibu hamil mengalami pendarahan, tidak bisa dievakuasi dan dibawa  ke rumah sakit karena dihalang-halangi oleh pihak kepolisian.

Selengkapnya...
 
Berdikari Online berfihak pada Petani Suluk Bongkal

Kami dari redaksi berdikari online bersimpati atas perlakuan yang diterima petani di dusun Suluk Bongkal. Apa yang dilakukan pihak kepolisian Riau merupakan bentuk kekerasan berat yang merendahkan martabat manusia, serta menginjak-injak konstitusi dan prinsip-prinsip Negara hukum. Penderitaan yang dialami oleh rakyat adalah penderitaan kami juga, dan penderitaan untuk semuanya.

 

Ketika media massa dan pers mainstream tidak mau mengangkat dan memberitakan hal ini, maka atas jurnalisme kerakyatan, kami akan terus menyampaikan berita-berita mengenai penindasan rakyat dimanapun, termasuk di dusun Suluk Bongkal, Bengkalis, Riau.

 

Kami menyayangkan ketidakhadiran media (TV, radio, dan cetak) dalam memberitakan kejadian tersebut, padahal ratusan hingga ribuan orang harus bergelut dalam bahaya menghadapi aksi kekerasan yang dilakukan oleh apparatus Negara. Ingatlah Pesan Bung Karno, pada saat upgrading wartawan PWI, 11 januari 1966; "Para wartawan agar berhati-hati dalam melakukan tugasnya. Saya tegaskan agar para wartawan Indonesia mengadakan instrospeksi dalam menjalankan tugasmya. Adakanlah penilaian yang obyektif terhadap tugas-tugas kewartawanan dalam rangka mengabdikan diri kepada masyarakat dan revolusi . Untuk ini, para wartawan hendaknya banyak membaca dan menambah wawasan pengetahuan sehingga akan dapat menguasai berbagai persoalan dalam rangka menunaikan tugas sebaik-baiknya"

 
Kronologis Pengusiran paksa Petani Suluk Bongkal dengan Membom 700 Rumah Rakyat Menggunakan Napalm
posisi.jpgKamis, 18 Desember 2008  
 
"Ini Perintah Atasan"
(Pernyataan Dir. Reskrim Polda Riau Kombes Pol. Alex Mandalika dilokasi saat hendak melakukan pembakaran rumah masyarakat
Dusun Suluk Bongkal, 18 Desember 2008)
 
Pada tanggal 18 Desember 2008 tepatnya pukul 10.00 WIB pasukan Brimob Polda Riau beserta 500-an pasukan Samapta serta pasukan kepolisian dari Polres Bengkalis yang dipimpin langsung oleh Dir. Reskrim Polda Riau Kombes. Alex Mandalika mendatangi Dusun Suluk Bongkal untuk melakukan pengusiran terhadap warga yang berdiam di Dusun tersebut karena dianggap telah melakukan penyerebotan terhadap areal HPHTI PT. Arara Abadi. Pasukan tersebut dilengkapi dengan persenjataan (pentungan dan senjata api) serta water cannon. Kedatangan pasukan tersebut telah diketahui kabarnya oleh warga Dusun sejak sehari sebelumnya sehingga membuat warga Dusun seluruhnya melakukan mobilisasi ke jalan masuk Dusun untuk mempertahankan kampung. Beberapa saat kemudian masyarakat coba untuk melakukan perundingan dengan kepolisian yang dipimpin oleh Kepala Dusun Suluk Bongkal Khalifah Ismail, Ketua RW 03 Rasyidin, Tokoh masyarakat Suluk Bongkal Pongah, Loceng dan beberapa tokoh masyarakat lainnya yang didampingi oleh Ketua Umum Serikat Tani Riau Riza Zuhelmy. Perundingan dilakukan dengan pihak kepolisian yang langsung dipimpin oleh Dir. Reskrim Polda Riau yang didampingi aparat kepolisian lainnya. Awalnya warga menanyakan tentang operasi yang dilakukan dan surat perintah, namun pihak kepolisian hanya menjawab ini perintah atasan. Hal yang sangat aneh operasi yang menggunakan banyak perlengkapan dan dipimpin langsung oleh perwira polri ini tidak ada pemberitahuan resmi sebelumnya, tidak ada surat perintah resmi pelaksanaan penggusuran serta tidak ada keputusan pengadilan untuk melakukan eksekusi ini. Warga meminta kepada pihak kepolisian untuk tidak melakukan tindakan represif karena Dusun tersebut syah merupakan sebuah perkampungan berdasarkan peta administrasi wilayah Dusun Suluk Bongkal yang ditandatangani oleh Bupati Bengkalis pada 12 Maret 2007 seluas 4.856 ha (tertuang dalam lembaran Pemerintahan Kabupaten Bengkalis no. 0817-22 0817-31.0618-54 0616 63).


 
Selengkapnya...
 
Statemen EN-LMND Mengutuk Pembakaran 700 rumah Warga Oleh POLRI di Bengkalis, Riau

Nomor : 03/B/EN-LMND/Des-2008

Hal       : Press Release

Lamp    : -

 

Bukan Bom Napalm, Tapi Modal, teknologi, dan Sarana Produksi Bagi petani

Tangkap, adili, dan Hukum Seberat-beratnya Seluruh Personil POLRI yang terlibat Membakar Rumah-rumah Rakyat

Bekukan Aktifitas PT. Arara Abadi, Kembalikan Tanah Rakyat !

 

Hari kamis (18/12/08), 2 helikopter berputar-putar sambil menjatuhkan bom napalm, sebuah jenis bom yang dijatuhkan pasukan AS untuk membumihanguskan Vietnam, yang diarahkan kepada pemukiman penduduk Dusun Solok Bongkal, Desa Beringin, Kec. Pinggir, Bengkalis, Riau. Dalam sekejap, 700-an rumah warga hangus terbakar, belum lagi tanah pertanian, alat produksi, dan perabotan yang tak sempat diselamatkan. Bukan itu, 1000 preman plus 500an aparat bersenjata lengkap dikerahkan untuk menggempur warga yang ketakutan. Polisi melepaskan tembakan membabi buta yang bukan saja untuk menakut-nakuti warga, tetapi juga diarahkan kepada warga. Akibatnya, 2 orang warga terkena tembakan. Ironisnya, seorang bocah bernama Fitri (2th), yang karena ketakutan, akhirnya tewas terperosok di tanah. Dalam kejadian ini, sebanyak 200 warga ditahan di polsek Mandau, dan 400-an warga yang bersembunyi di hutan Kampung dalam,  kini dikepung layaknya pemberontak oleh ratusan polisi ditambah preman. Ternyata, hasil kerjasama POLRI dengan kemiliteran AS adalah teknik menggukan bom napalm untuk membumi hanguskan rumah-rumah rakyat.

Selengkapnya...
 
Tanpa Putusan Pengadilan, pemukiman warga digusur dan ratusan rumah warga dibakar

Pekanbaru-Berdikari online (18/12/08). Sudah beratus-ratus tahun masyarakat Suluk Bongkal mendiami wilayahnya. Tiba-tiba, tanpa diduga oleh masyarakat, ribuan orang berpakaian preman yang dibantu polisi menggusur pemukiman mereka. Bukan itu saja, ratusan rumah warga dibakar, tanah pertanian dan alat-alat produksi dimusnakan. Akibat aksi kekerasan ini, 30 orang warga ditangkap, dan seorang diantaranya adalah pengurus KPP-STR, sedangkan seorang warga bernama Fitri (2th) tewas karena ketakutan. Aksi penggusuran ini dipimpin oleh Dir Reskrim Polda Riau, Sdr Alex Mandalika.

Selengkapnya...
 
Pernyataan Sikap DPP PAPERNAS Mengecam Aksi Pembakaran rumah petani Suluk Bongkal oleh pihak PT. AA

PERNYATAAN SIKAP

006/DPP-Papernas/B-II/September/2008

 

CABUT SK MENTERI KEHUTANAN Nomor 743/Kpts-II/1996 DAN BEKUKAN AKTIFITAS PERUSAHAAN PT. ARARA ABADI

USUT TUNTAS, TANGKAP, DAN ADILI SEBERAT-BERATNYA PELAKU PEMBAKARAN RATUSAN RUMAH RAKYAT DI DUSUN SULUK BONGKAL

 

Hari ini(18/12/08), kurang lebih 1000-an orang preman suruhan yang dibayar oleh pihak PT. ARARA ABADI dan dipimpin langsung oleh pihak kepolisian, yaitu direskrim Polda Riau (Alex Mandalika), melakukan penyerangan, penghancuran dan pembakaran rumah-rumah secara membabi buta terhadap masyarakat dusun Suluk Bongkal KM 42-47 desa Beringing kec. Pinggir, Kab. Bengkalis. Penyerangan ini dilakukan dengan dalih bahwa masyarakat yang ada di dusun tersebut adalah masyarakat pendatang, dan untuk itu harus di singkirkan dari daerah tersebut, selain itu masyarakat di dusun tersebut telah dituduh secara sepihak oleh PT.ARARA ABADI bahwa masyarakat tersebut telah melakukan perambahan hutan milik Negara.

Selengkapnya...
 
Tolak BHP, Aksi Mahasiswa Unhas Dibubarkan Polisi

Makasar, Berdikari Online (16/12/08) : Ratusan mahasiswa yang tergabungdalam Aliansi Mahasiswa Tolak Badan Hukum Pendidikan (ALARAM) menggelar aksinya di depan kampus Unhas. Awalnya aksi ini berlansung damai, namun aksi berubah menjadi panas ketika seorang peserta aksi dipukul oleh anggota Satpam Kampus. Kontan saja mahasiswa yang sedang menggelar orasi depan kampus marah dan memblokir satu jalur badan jalan depan kampus. Setelah situasi kembali tenang, mahasiswa kembali melanjutkan aksinya, sambil menggelar orasi di pinggir jalan.

Selengkapnya...
 
Pernyataan EN-LMND mengecam Tindakan Kekerasan Polisi Terhadap Aksi Mahasiswa Menolak RUU BHP

Nomor : 02/B/EN-LMND/Des-2008

Hal       : Pernyataan Sikap

Lamp    : 1 bundel kronologis

 

Tolak Pengesahan RUU BHP; Hentikan Program Swastanisasi Kampus;

Jamin Pendidikan Gratis dan Berkualitas bagi Seluruh Rakyat

 

Pada hari ini, ratusan mahasiswa Unhas, Makassar, yang menggelar aksi menolak RUU BHP dan komersialisasi pendidikan direfresi oleh pihak kepolisian. Kejadian ini terjadi, tatkala ratusan mahasiswa Unhas yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Tolak Badan Hukum Pendidikan (ALARAM) menggelar aksinya di depan pintu I kampus Unhas, jalan Perintis Kemerdekaan Km 10, Makasar. Polisi berdalih, aksi kekerasan ini dilakukan karena mahasiswa mengganggu lalu lintas di depan kampus. Tapi, disisi lain, pihak polisi sedang membela sebuah kebijakan neoliberal yang akan menendang orang miskin dari kampus. Akibat aksi brutal polisi, 6 orang mahasiswa ditangkap, dan puluhan lainnya mengalami luka-luka.

Selengkapnya...
 
Buruh Deklarasikan Persatuan Buruh Reformasi untuk Dorong Artikulasi Perjuangan Politik Pekerja

bravo.jpgJakarta, Berdikari Online (14/12/08); 500-an pekerja dari Jakarta, bogor,tangerang, dan bekasi mendeklarasikan pendirian Persatuan Buruh Reformasi (PBR) di aula gedung Trisula, Ciniki, Jakarta, hari minggu (14/12). Acara tersebut selain dihadiri ketua Umum PBR dan jajaran DPP PBR, juga dihadiri oleh Risal Ramli. Menurut Katarina Puji Astuti, ketua panitia, deklarasi Persatuan Buruh Reformasi dimaksudkan untuk memberikan saluran politik kepada suara-suara rakyat pekerja, yang selama ini dikucilkan dan dipinggirkan dari panggung politik, melalui beberapa calon anggota legislatif (Caleg) dari pekerja.

Selengkapnya...
 
Sosialisasi PBR dan Caleg PBR Lampung

 

 

Dona Sorenty Moza, Caleg Partai Bintang Reformasi, PBR, DPRD Lampung Barat via SMS memberitahukan bahwa di Lampung akan dilaksanakan Pertemuan sosialisasi PBR dan sosialisasi caleg PBR. Pertemuan akan dilaksanakan pada hari sabtu dan minggu, pukul 19.30 di Pekon Fajar Bulan dan Bedeng 1 Kecamatan Waytenong Lambar. Pertemuan bertujuan untuk konsolidasi organisasi PBR dalam rangka memenangkan pemilu 2009. Untuk kejelasan lebih lanjut bisa menghubungi Donna di 081540057149. (ajs)

 
Persatuan Buruh reformasi : Segera Batalkan SKB Empat menteri!

Reporter : Ulfa Ilyas

di ambil dari OkezoneJakarta, 30/10/2008 : Sekitar 80-an Aktivis Buruh, yang tergabung dalam Persatuan Buruh reformasi, melakukan aksi massa menuntut pembatalan SKB empat menteri di depan Istana Negara, kamis, 30/10/08. Para buruh mememulai aksinya di depan kantor Bank Indonesia (BI), dan selanjutnya melakukan longmarch ke istana Negara. Aksi buruh tersebut cukuplah unik, karena ketika hendak menuju Istana Negara, massa aksi melakukan Jalan dengan cara berjalan mundur, "kami berjalan mundur sampai  istana Negara menunjukkan bahwa kehidupan ekonomi dibawah pemerintahan SBY-JK mengalami kemunduran"  Demikian Ungkap Desi Arisanti, Sekjend FNPBI, kepada berdikari online.

Selengkapnya...
 
Setujukah Anda jika seluruh kontrak pertambangan ditinjau untuk menjamin ketahanan energi nasional?
 

Visitor Online

Saat ini ada 1 tamu online