|
Oleh :
Agus Jabo Priyono*
Indonesia adalah bangsa yang
besar (luas teritorinya, banyak tenaga produktifnya, kaya sumber daya alamnya)
yang mestinya sejajar dengan bangsa besar lainnya seperti China, India, Rusia
dan Amerika. Kediktatoran jatuh! Reformasi menggelora di seluruh negeri dengan
harapan akan adanya perubahan sistem politik dan ekonomi yang berorientasi
kebangsaan serta kerakyatan dengan mengoreksi total kesalahan sistem ekonomi
dan politik lama. Harapan ini sampai kini masih jauh panggang dari api.
Reformasi dimaknai sebatas: bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang
sebetulnya merupakan problem klas atas
dan tidak menyentuh apa yang menjadi persoalan serta kebutuhan rakyat.
Rakyat menghendaki adanya haluan ekonomi
baru yang pro rakyat dengan membangun ekonomi nasional yang kuat dan mandiri di
bawah syarat-syarat kemandirian di bidang moneter untuk membangun ekonomi
nasional yang bisa menampung tenaga produktif di dalam negeri serta
menghasilkan produksi yang bisa dijadikan untuk pemenuhan kebutuhan rakyat di
dalam negeri. Dengan kekayaan alam yang melimpah, tentu dimungkinkan adanya
kemandirian dalam industri dasar seperti baja dan lain-lain serta kemandirian
di bidang energi.
Akan tetapi jelas terlihat: program yang
dilakukan oleh Negara bertolak belakang dengan apa yang dikehendaki rakyat.
Kita tidak menutup upaya Pemerintah memberantas korupsi, mengadili pelanggar
HAM dan membangun demokrasi politik dan lain-lain. Hanya saja kalau goal-nya
untuk membangun sistem ekonomi kapitalistik yang effisien dan bersih
dengan target liberalisasi ekonomi, tentu saja rakyat tetap akan dirugikan dan akan
kembali menjadi kuli bagi negerinya sendiri di bawah penjajahan modal.
Lowongan pekerjaan sangat terbatas. Pengangguran
menumpuk seperti sampah. Harga kebutuhan pokok sangat mahal. Kemiskinan makin
meluas. Ada apa
dengan 10 tahun reformasi ini?
Sadar tidak sadar, bangsa kita telah masuk
ke dalam ekonomi liberal yang hanya mengandalkan pasar. Karena itu tampak wajar:
meski kita penghasil gas tapi pupuk tetap
mahal dan harga gas untuk rumah tangga naik terus. Sebagai penghasil batubara,
tapi batubara di dalam negeri justru kekurangan. Sebagai penghasil minyak,
harga minyak tetap naik terus. Sebagai Negara yang kaya pangan baik di sektor
pertanian maupun perikanan, tetapi gizi rakyat masih sangat rendah.
Semua demi pasar. Pemilu 2004 yang
menghasilkan anggota DPR yang terhormat telah sukses menyelesaikan tugasnya
dengan mengesahkannya UU Liberalisasi di semua sektor yang bertentangan dengan
semangat Proklamasi, Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945 terutama
pasal 33. Inilah akar persoalan bangsa kita sekarang ini.
Ada empat problem
mendasar yang harus diselesaikan jika kita akan kembali menjadi satu bangsa
yang besar: yang membangun bangsanya berdasarkan referensi sejarah bangsa kita
sendiri yang tentunya berbeda secara ekonomi politik dan budaya dengan bangsa
lain dan tidak begitu saja mengcopy paste
sistem Negara lain seperti Amerika Serikat, Uni Eropa ataupun Negara manapun
juga.
Problem pertama adalah problem kesejahteraan
rakyat yang diakibatkan oleh problem kedua yaitu masalah kedaulatan politik dan
ekonomi sebagai bangsa yang merdeka dan mandiri. Hal ini disebabkan oleh
problem ketiga, yaitu problem konstitusional di mana produk UU yang dihasilkan
oleh DPR hasil pemilu tahun 2004 telah meliberalkan semua sektor ekonomi dan
energi yang menjadi landasan untuk membangun ekonomi nasional. Akhirnya
terjadilah problem ke empat yaitu Problem Kepemimpinan Nasional yang kuat,
mandiri, memahami persoalan yang dihadapi rakyat serta mampu memberikan jalan
keluar melalui program jangka panjang sesuai dengan potensi sumber produksi di
dalam negeri yang didukung oleh tenaga produktif yang sangat melimpah.
Kepemimpinan nasional tidak membutuhkan
Superman akan tetapi superteam yang kuat di bidangnya. Makanya jika ingin
memberikan harapan dan gairah kepada rakyat untuk mencintai bangsanya, percaya
dengan alat politik perjuangannya dan percaya kepada Pimpinan Nasionalnya, mau
tidak mau Pemilu 2009 harus menghasilkan Pemerintahan Koalisi Nasional dengan
Program Kemandirian Bangsa dari unsur Partai politik yang memiliki Platform
Program yang sama: mengabdi kepada kepentingan ekonomi, politik dan membangun
identitas budaya bangsa sendiri yang gandrung kebersamaan atau gotong royong.
Dengan demikian para Pimpinan Partai paling
tidak mulai sekarang sudah merumuskan konsep baru ekonomi nasional dengan alat
persatuan yang sejati dalam makna untuk kepentingan bangsa, agar terbangun
pemerintahan yang kuat, mandiri, demokratis, kerakyatan, modern, maju, dan memiliki
solidaritas internasional yang kuat.
Unsur Persatuan Nasional yang akan menjadi
Superteam yang tangguh tentunya harus sesuai dengan akar sejarah spektrum
politik bangsa kita, yaitu Unsur Nasionalis, Unsur Agama dan Unsur yang
gandrung dengan gotong royong untuk membangun masa depan bangsa yang kita
cintai ini. Itulah Superteam. Itulah Pemerintahan koalisi nasional untuk
kemandirian bangsa. Itulah Masyarakat NASAGOR (Nasionalisme, Agama dan Gotong
Royong) yang harus dihasilkan oleh Pemilu 2009.
Daripada mengobral iklan di Media, lebih
baik kita menyeleksi konsep program kebangsaan serta kepemimpinan yang kuat
untuk bangsa seperti metode Konvensi yang akan dilakukan dan digagas oleh
beberapa Partai Peserta Pemilu 2009. Partai Bintang Reformasi (PBR) misalnya.
Dengan demikian rakyat kembali bergairah karena memiliki harapan baru dengan
haluan ekonomi baru dan konsep Pemerintahan Baru. Pun rakyat dapat menepuk dada bahwa kita adalah
anak Indonesia
yang bangga dengan bangsanya.
*Agus Jabo Priyono,
Ketua Umum DPP Papernas
Quote this article on your site | Dilihat: 335 | Cetak | E-mail
Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6 AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com All right reserved |