Reporter : Ulfa Ilyas

Jakarta, 30/10/2008 : Sekitar 80-an Aktivis Buruh, yang tergabung dalam Persatuan Buruh reformasi, melakukan aksi massa menuntut pembatalan SKB empat menteri di depan Istana Negara, kamis, 30/10/08. Para buruh mememulai aksinya di depan kantor Bank Indonesia (BI), dan selanjutnya melakukan longmarch ke istana Negara. Aksi buruh tersebut cukuplah unik, karena ketika hendak menuju Istana Negara, massa aksi melakukan Jalan dengan cara berjalan mundur, "kami berjalan mundur sampai  istana Negara menunjukkan bahwa kehidupan ekonomi dibawah pemerintahan SBY-JK mengalami kemunduran"  Demikian Ungkap Desi Arisanti, Sekjend FNPBI, kepada berdikari online.

Dalam aksinya, para buruh mereka menuntut kepada pemerintah untuk segera membatalkan Surat Keputusan Bersama (SKB)  yang di tandatangani oleh Empat Menteri (Menteri Perindustrian Fahmi Idris, Menteri Tenaga Kerja Erman Suparno, Menteri Dalam Negeri Mardiyanto dan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu) tentang penyesuaian upah sesuai dengan kemampuan perusahaan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Dominggus Oktavianus, Ketua Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), dalam orasinya, mengatakan, bahwa SKB yang dikeluarkan oleh pemerintahan SBY-JK merupakan bentuk pengalihan beban ekonomi krisis, yang menimpa kapitalis dan perusahaan keuangan di wall-street , kepada kaum buruh. Akibatnya, tingkat kesejahteraan kaum buruh yang sudah cukup minim, akhirnya terus digerus dan dipaksa untuk membiayai beban krisis yang ditimbulkan oleh kapitalis financial di AS.

Menurut dominggus, bahwa kaum buruh tentu saja tidak menerima kondisi kesejahteraannya, yang sudah sangat minim, akan terus dipaksa dikurangi oleh pemerintah, sehingga membutuhkan sebuah persatuan dari seluruh spectrum anti-neoliberal untuk melawan sehebat-hebatnya SKB tersebut.

Inti dari SKB Empat Menteri adalah membatasi kenaikan upah (terutama di sector padat karya) tidak lebih dari pertumbuhan ekonomi, serta membiarkan mekanisme penetapan upah di tentukan oleh kehendak pasar/bipartite. Alasan tekanan terhadap upah ini adalah untuk menghindari PHK dalam situasi krisis.

Sedangkan Komaruddin, ketua ISBI, mengatakan, SKB empat menteri jelas-jelas melanggar konstitusi dan tidak akan mampu menyelesaikan akar dari krisis, yakni mentalitas korup. Kejadian semacam ini sudah berulang-ulang, dan selalu menempatkan buruh sebagai wadah yang menampung beban tersebut.

"kami menolak SKB Empat Menteri karena jelas  bahwa kebijakan itu sangat menyengsarakan rakyat dan mencekik kaum buruh, pemerintah telah menghianati rakyat Indonesia", demikian orasi anggota Ikatan Serikat Buruh Indonesia (ISBI).

Dedi Fauzi, Humas aksi dalam orasinya, bahwa pemerintah telah lepas tangan dari sector perburuhan, dan hal ini di buktikan dengan di sahkannya SKB Empat Menteri.

Sebagai solusinya, menurut persatuan buruh reformasi, diperlukan sebuah benteng yang kuat untuk melindungi ekonomi nasional dari serbuan dan gempuran neoliberalisme, yaitu kemandirian ekonomi nasional. Kemandirian ekonomi akan mendorong pengembangan industry nasional yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan -kebutuhan rakyat.

Sebagai  solusinya, massa Persatuan Buruh Reformasi menuntut pemerintah agar dengan cepat melakukan langkah-langkah konkrit, yaitu Menurunkan harga BBM industri dan rumah tangga, menasionalisasi bank asing dan asset-aset strategis yang dikuasai asing, menaikkan upah buruh, menunda atau penghapusan utang luar negri dan menghapus tarif ekspor serta meningkatkan tariff impor.

Isi Komentar

Beri Komentar

Silakan untuk mengisi komentar yang tidak keluar dari topik artikel. Semua komentar yang tidak berhubungan akan segera dihapus. Termasuk semua link yang digunakan untuk kepentingan spam marketing dsb.
Nama:
E-mail
Homepage
Judul:
BBCode:
Komentar:
Kode:*
	Saya Tidak Mau Ada Komentar Lain Masuk Email

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved