Semenjak beberapa bulan terakhir, harga-harga kebutuhan pokok rakyat telah naik secara cukup signifikan. Selain merupakan siklus tahunan (menghadapi bulan puasa dan Hari Raya Lebaran), hal ini disebabkan oleh beberapa situasi khusus (baik eksternal maupun internal) yang menerpa dunia perekonomian Indonesia.

Dalam situasi di mana pendapatan riil masyarakat tidak kunjung meningkat, kenaikan harga-harga kebutuhan pokok telah menambah buruk kondisi hidup rakyat Indonesia- yang telah terpuruk sejak beberapa kali dinaikkannya harga BBM oleh pemerintah SBY-JK. Kemiskinan rakyat telah menjadi sedemikian parahnya, apalagi setelah program konversi minyak tanah-kompor gas dijadikan landasan bagi rezim untuk menarik subsidi minyak tanah dengan rezim memperdulikan ketersediaannya sebagai energi rumah tangga mayoritas rakyat. Ekses berupa fenomena sosial antrian berjam-jam rakyat di depan kios-kios minyak tanah di kota-kota besar ditambah oleh kerusuhan dan demonstrasi yang mengiringinya, masih juga tidak menjadi perhatian khusus rezim ini.

 

Memang rezim SBY-JK sama sekali tidak perduli terhadap ketersediaan energi rakyat Indonesia. Ini terbukti dari kenyataan: di saat PLN sibuk memprogandakan penghematan listrik, (seringkali dilakukan dengan kasar seperti pemadaman listrik bergilir), departemen ESDM malah ‘asyik’ menanda tangani kontrak penjualan gas dan blok-blok minyak dan batubara milik rakyat kita. Padahal ketiga komponen energi yang baru disebutkan adalah komponen penyulut energi utama bagi industri dan seluruh rumah tangga di Indonesia. Retorika rezim dalam hal penghematan energi merupakan omong kosong di saat mayoritas kekayaan energi nasional ‘malah’ dijual murah ke luar negeri.

 

Kenaikan harga kebutuhan pokok, terutama minyak goreng, bagaimanapun telah cukup menggetarkan kebanyakan sektor informal (yang pembelian minyak goreng menyumbang biaya produksi/cost of production secara signifikan) dan rumah tangga miskin. Sejak bulan Austus tahun ini, semua kondisi ini terancam diperburuk dengan naiknya harga minyak mentah dunia sampai menembus 90-100 dollar AS (sekitar 40% kenaikan).

 

Kenaikan harga minyak mentah pada akhir tahun ini diakibatkan oleh tiga hal, yaitu: (1) fenomena tahunan: naiknya permintaan energi untuk musim dingin di Eropa, Amerika, dan sebagian Asia; (2) Krisis politik di Timur Tengah (Irak-Turki dan AS-Iran), wilayah yang memiliki posisi sangat kuat dalam pasar minyak mentah dunia dan; (3) Ulah spekulan minyak di pasar internasional. Kenaikan tersebut akan secara signifikan juga berdampak pada kenaikan harga seluruh komoditi di pasar dunia.

 

Sektor industri lah yang akan menerima dampak paling berat nantinya. Sudah sejak lama sektor industri (manufaktur, perdagangan, dan jasa) memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap barang modal (mentah, setengah jadi, dan jadi) dari pasar dunia. Ini adalah akibat lemahnya tenaga produktif nasional, yang tak mampu memproduksi semua kebutuhan itu. Padahal segala jenis bahan baku telah ada baik di dalam perut maupun di permukaan bumi nusantara.

 

Salah satu contoh yang paling sederhana -namun tragis- adalah soal pasir asal Indonesia. Selama bertahun-tahun, pasir asal Indonesia (yang cukup tinggi kadar mineralnya) dijual murah oleh Indonesia pada Singapura, telah diproses oleh Negara pulau tersebut menjadi semikonduktor (bahan pembuatan seluruh piranti lunak peralatan elektronik) yang saat dijual ke pasar harganya menjadi ratusan kali lipat.

 

Kita semua paham bahwa pembangunan tenaga produktif nasional (baca: industrialisasi nasional) merupakan tugas bangsa ini ke depannya. Tapi bagaimanapun, di depan mata saat ini terdapat ancaman krisis yang langsung menyentuh rakyat- yang akan bertambah juruk kala solusi rezim tidak tepat. Jika rezim masih tetap tunduk pada arus pasar bebas (neoliberal), tidak hanya mayoritas rakyat yang akan terkena imbasnya, tetapi juga sektor industri kita yang telah rapuh ini.

 

Maka dari itu, sebagai tahapan awal pembangunan tenaga produktif nasional, langkah yang harus ditempuh sesegera mungkin (mendesak) oleh rezim ini seharusnya adalah melindunginya. Penurunan harga (subdisi) seluruh bahan kebutuhan pokok merupakan salah satu kebijakan yang seharusnya dapat diambil dalam rangka perlindungan tenaga produktif dimaksud. Langkah ekonomi makro rezim semacam mematok tetap asumsi harga BBM sebesar 60 dollar AS per barrel pada APBN-p 2007 dan RAPBN 2008 memang populis untuk sesaat.

 

Namun, jika tidak diikuti langkah-langkah yang lebih pokok, kebijakan tersebut akan berdampak sangat berat pada perekonomian Negara (terutama anggaran). Rezim malah akan semakin hilang kepopulisannya. Hal ini disebabkan, karena keterbatasan anggaran yang ada, pos-pos anggaran lainnya semacam pendidikan, kesehatan, sosial dan pertahanan/militer ‘terpaksa’ harus dikorbankan untuk mensubsidi pembelian BBM.

 

‘Keterpaksaan’ tersebut telah dihembuskan sendiri oleh rezim, lewat arsitek-arsitek ekonomi Berkeley: pada RAPBN 2008, alokasi untuk pendidikan hanya naik 0,2% dan alokasi kesehatan diputuskan berkurang. Mungkin sudah dapat sedikit dibayangkan beberapa kondisi ekonomi yang akan terjadi ke depannya: harga-harga kebutuhan akan naik, kehidupan rakyat akan semakin berat tetapi upaya pemerintah untuk menyejahterakan rakyat tidak bertambah- malah semakin minim. Apalagi jika kelak nanti anggaran sudah tak sanggup bertahan, subsidi BBM pasti akan dicabut (untuk kesekian kalinya) dan perekonomian rakyat akan semakin terpuruk saja.

 

Bagi kita, jalan keluar kita atas situasi saat ini tidaklah berbeda dari sebelum-sebelumnya- mungkin harus lebih dipertajam. Soal kenaikan harga harus kita tolak sama sekali sambil menuntut yang sebaliknya: turunkan harga seluruh kebutuhan pokok rakyat! –setidak berdaya apapun rezim menangggapinya. Jalan keluarnya tetaplah tripanji, tapi akan kita buat ia menjadi lebih praktis.

 

Banyak mekanisme untuk menurunkan harga barang kebutuhan pokok. Semisal kita ambil contoh soal minyak goreng. Saat ini lebih dari 70% minyak goreng yang beredar di pasar tanah air berasal dari kelapa sawit. Pada saat yang sama, Indonesia merupakan negera penyumbang ekspor kelawa sawit dunia terbesar kedua setelah Malaysia. Dari 34-an juta ton konsumsi minyak sawit dunia, hampir separuhnya diekspor dari Indonesia. Masalahnya adalah para pengusaha sawit di tanah air (dengan dukungan pemerintah) lebih berorientasi menjual sawitnya ke luar negeri daripada menjualnya ke pasar domestik- yang nanti pasti akan langsung diproses menjadi minyak goreng. Akhirnya, dengan naiknya harga sawit dunia beberapa waktu ini menembus angka 800 dollar AS per ton-nya, ‘terbanglah’ mayoritas sawit kita ke luar negeri untuk mendulang dollar. ‘Langkalah’ kemudian stok sawit di dalam negeri, yang berimbas secara logis pada naiknya harga minyak goreng di pasar domestik.

 

Solusinya menurut kita adalah harus ada kebijakan yang berperspektif pendahuluan kepentingan nasional dalam industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Seharusnya ada pemaksaan dari Negara (mungkin dalam hal ini adalah Bulog) pada seluruh perusahaan perkebunan sawit untuk berpartisipasi dalam program semacam penyediaan minyak goreng murah bagi rakyat.

 

Contoh lain adalah semisal soal susu sebagai pelengkap gizi rakyat. Belakangan ini harga susu di pasaran naik cukup signifikan sehingga menekan para ibu yang memiliki anak usia balita. Hal-hal tragis seperti bagaimana seorang ibu miskin mencuri jemuran tetangga agar bisa membeli susu untuk anaknya telah banyak kita dengar sebagai bukti. Agar lebih jelasnya akan coba sedikit dijelaskan situasi penyediaan susu di tanah air.

 

Meskipun susu telah menjadi salah satu kebutuhan pokok pelengkap makanan di dunia, Indonesia sendiri tidak memasukkannya ke dalam komponen sembilan bahan pokok (sembako). Akibatnya perspektif tersebut adalah sampai tahun 2006, Indonesia ‘sukses’ meraih peringkat terendah di dunia dalam hal konsumsi susu (hanya 7-8 liter perkepala pertahun). Bandingkan dengan tetangga kita Malaysia yang konsumsinya mencapai 20 liter susu perkepala selama setahunnya.

 

Di dalam negeri, ada dua situasi yang mengemuka yakni: (1) Industri susu yang ada menjadi semakin monopolistik, semisal kasus korporasi asing semacam Nestle; (2) Minimnya stok hasil produksi peternakan susu di tanah air. Kelemahan ini terindikasi disebabkan oleh rendahnya teknologi beternak dan rendahnya harga pembelian susu yang ditetapkan pasar dalam negeri. Maka tidaklah aneh jika tercipta kondisi dimana untuk memenuhi sekitar 70% stok bahan baku susu dalam negeri, negara harus mendatangkannya (mengimpor) dari Australia. Kenaikan harga susu belakangan inipun sebenarnya disebabkan oleh terganggunya produksi peternakan sapi di Australia oleh sebab kemarau panjang yang melandanya.

 

Karena itu menurut kita, dalam hal penyediaan susu bagi rakyat, yang harus dilakukan adalah: menjalankan suatu program semacam: susu murah dan bergizi bagi seluruh rakyat! terutama bagi usia balita. Sampai terbangun industri susu nasional yang mampu memenuhi kebutuhan rakyat (setidaknya mendekati nilai konsumsi susu Malaysia), negara harus menerapkan subsidi impor bahan baku susu dari Australia dan memaksa industri susu dalam negeri (contohnya Nestle ataupun Indomilk) ikut membantu penyediaan susu murah dan bergizi bagi rakyat.

 

Meskipun masih ada beberapa item lain seperti beras, gula, BBM, dsb, dari dua saja contoh kasus kebutuhan pokok rakyat yang baru dipaparkan di atas saja, telah dapat kita bayangkan bagaimana langkah-langkah (berbiaya tinggi) yang harus diambil ke depan demi menyelamatkan rakyat Indonesia dari penderitaan kemiskinan. Harga-harga kebutuhan pokok praktis harus seluruhnya disubsidi Negara sambil dipersiapkan landasan industri nasionalnya ke depan.

 

Jalan keluarnya, yang harus selalu kita tuntut ke Negara dan kita kampanyekan karenanya tidak lain adalah:

1. Negara harus membuat program penurunan harga dengan menerapkan subsidi bagi seluruh kebutuhan pokok (minyak goreng, susu, beras, telor, minyak tanah/BBM, dsb).

2. Negara harus mempersiapkan infrastruktur-infrastruktur semacam pasar-pasar murah yang akan menjual barang-barang kebutuhan pokok di seluruh wilayah republik- terutama di kantong-kantong kemiskinan rakyat.

3. Negara harus membatalkan pembayaran utang luar negeri ke depan dan mengalihkan dananya untuk membiayai program mendesak penurunan harga kebutuhan pokok tersebut di atas- juga pembiayaan-pembiayaan mendesak lain: penggratisan pendidikan dan kesehatan, pembangunan rumah-rumah murah bagi tuna wisma, peningkatan gaji PNS, militer, dan guru secara nasional, dsb.

4. Negara harus merevisi seluruh kontrak ekspor kekayaan energi (minyak bumi, gas, dan batubara) dan seluruh kontrak kerjasama dengan korporasi-korporasi migas dan batubara di Indonesia. Beberapa tujuannya adalah untuk melindungi kedaulatan energi nasional (di tengah kenaikan harga minyak dunia), peningkatan dominasi Negara atas keuntungan (saham) dan sistem pengalihan teknologi (kebijakan manajemen internal), serta menyediakan basis bagi pembangunan industri nasional ke depan.

5. Negara harus sudah mulai mempersiapkan proyek-proyek besar pembangunan industri nasional (kilang minyak dan gas nasional, industri minyak goreng nasional, industri susu nasional, industri farmasi&kimia nasional, indutri gula nasional, industri semikonduktor (piranti dasar) nasional, industri logam&mesin nasional, industri biodiesel nasional, dsb) yang akan memutus ketergantungan Negara akan impor pasar dunia dan menciptakan lapangan kerja massal yang dapat menyerap puluhan juta penganggur.***

	1. Ditulis oleh Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya pd 07-03-2008, - IP: 203.130.235.27
	SARKASTIS Harga sembako melonjak  Rakyat gak bisa beli    Mobil, spd motor, dll. laris manis  kota2 besar n kecil macet   polusi, hutan gundul....   Mau dibawa kemana kita..?  Ato kita yg mesti membawa arah..?  PASTI Report

	2. Ditulis oleh Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya pd 25-04-2008, - IP: 125.160.102.151
	SARKASTIS bogor Report