Front Rakyat Menggugat

Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Partai Persatuan Pembebasan Nasional (Papernas), Ikatan Mahasiswa Wera (IMAWER), Ikatan Mahasiswa Ambali (IMAWI), Persatuan Rakyat Pai (PRP), Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), Serikat Tani Nasional (STN)

Kronologis Penangkapan Petani di Desa Pai, Kec. Wera, Kab. Bima

PT. Jagad Mahesa dan PT. Indomining melakukan penggalian pasir besi dengan berdasarkan SK Bupati Bima Nomor 406 dan 407 Tahun 2004 lalu. Namun, disinyalir mekanisme perijinan yang dikelurkan oleh bupati itu bermasalah, karena bertentangan dengan kepentingan masyarakat dan belum melalui proses AMDAL. Keberadaan PT Indomining PT. Jagad Mahesa, dan terakhir PT. Lianda Intan Mandiri mengeksploitasi pasir besi di desa Pai tersebut, telah menyebabkan dampak negatif kepada masyarakat sekitat, seperti menganggu areal persawahan yang berada di belakang pemukiman warga, tumpukannya mengganggu pemukiman warga, mengganggu mata pencaharian nelayan, dan menimbulkan abrasi pantai. Inilah yang menjadi alasan masyarakat Bima yang tergabung dalam Front Rakyat Menggugat (FRM) menolak tambang galian tersebut.

Laporan: Ulfa Ilyas, reporter Berdikari Online

Jakarta-Berdikari Online (10/07/08): Kamis siang, ratusan rakyat miskin Jakarta kembali mendatangi kantor pusat ExxonMobil, di Sudirman. Massa yang rata-rata ibu-ibu dan membawa anaknya ini berasal dari DPW-Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) DKI Jakarta. Massa memulai aksinya dari Benhill melakukan longmarch ke depan kantor Exxon. Ketua SRMI DKI Jakarta, Hendri menyatakan, Indonesia sebenarnya negara yang cukup kaya raya, berbagai kekayaan alamnya seharusnya cukup untuk memberikan kesejahteraan pada Rakyat. Akan tetapi, kekayaan alam yang melimpah tidak jatuh kepada rakyat, justru diserahkan SBY-JK kepada pemilik modal asing, antara lain ExxonMobil. Karena SBY-JK dan beberapa elit politik, seperti Golkar dan Demokrat lebih rela menjadi "jongos" bagi kepentingan asing, maka seharunya, rakyatlah yang harus bergerak dan menuntut nasionalisasi terhadap perusahaan tambang asing.

Oleh : Ulfa Ilyas

Jakarta, 30/06/2008/ : Sekitar 80-an orang massa yang tergabung dalam Front  Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) kembali lagi melakukan aksi ke Exxon Mobil dan gedung DPR. Dalam aksi tersebut mereka menuntut kepada pemerintah Untuk membatalkan Kenaikan Harga BBM, Nasionalisasi Industri Pertambangan dan hapuskan Hutang Luar Negeri. Selain itu mereka juga menyerukan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak memilih lagi partai politik yang pro terhadap kepentingan-kepentingan asing dan partai pendukung kenaikan  harga BBM dan menentang hak angket; Pemerintahan SBY-JK ( Golkar dan Demokrat). 

Laporan dari Ulfa Ilyas, Jakarta - Kamis, 30 Mei 2008

 
Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menggelar aksi mogok makan serentak di berbagai kampus di Indonesia dengan menggunakan alat LMND, Front, atau kampus-kampus untuk menuntut pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM. Tuntutan utama aksi mogok makan adalah; Batalkan kenaikan harga BBM; Nasionalisasi Industri pertambangan asing dan penghapusan Utang Luar Negeri; tinggalkan elit politik pro-asing (imperialisme); Pemerintahan SBY-JK( Golkar dan Demokrat).  Berikut liputan daerah untuk sementara;

Jakarta (26/05/08) : di Jakarta, aksi mogok makan yang di beri nama Persatuan  Mahasiswa Jakarta (PMJ) dilakukan di tiga kampus, yaitu kampus ISIIP, universitas Mercu Buana, dan UPI YAI Salemba. aksi mogok makan ini di lakukan sebagai protes mereka terhadap pemerintahan SBY-JK karena telah menaikkan kebutuhan Harga bahan bakar Minyak, dimana kenaikan harga bahan bakar minyak akan berdampak luas pada seluruh aktifitas perekonomian rakyat (kecil, menengah dan besar) dan dirasakan oleh  lapisan masyarakat yang berada di posisi menengah-kebawah.  Dengan  kenaikan harga BBM maka akan memicu kenaikan harga-harga bahan pokok, dimana sebelumnya bahan-bahan pokok telah melonjak harganya karena krisis pangan dunia. Mereka juga mengatakan, bahwa situasi industri nasional  sangat tergantung pada pasokan bahan bakar minyak, akibatnya industri nasional kita akan sangat terpukul dan akan tergilas badai krisis akibat kenaikan harga  bahan bakar minyak tersebut.

Aksi mogok makan tersebut dilakukan oleh 6 orang peserta selama tiga hari berturut-turut. Rencananya,  jika pemerintah tidak juga mendengarkan aspirasi mereka, maka aksi mogok makan tersebut akan bertambah lagi waktunya selama enam hari. Mereka meminta pemerintahan SBY-JK untuk membatalkan kenaikan harga BBM;  Turunkan harga-harga sembako, Bebaskan Aktifis  mahasiswa dan rakyat yang tertangkap saat aksi menentang kenaikan BBM di seluruh Indonesia, Nasionalisasi Industri pertambangan Asing; Penghapusan Hutang Luar negeri, dan seruan untuk meninggalkan elit politik pro-asing yaitu pemerintahan SBY-JK (Golkar dan Demokrat). Nugroho, Koordinator umum Posko Mogok Makan mengatakan bahwa aksi-aksi serupa akan dilakukan terus-menerus dibeberapa kampus yang sudah diputuskan oleh teman-teman dari PMJ.

  “Padamu Negeri kami berjanji

Padamu Negeri kami berbakti..”

(Potongan lagu wajib Padamu Negeri ciptaan: Kusbini yang dinyanyikan bersama-sama oleh 1000-an massa Papernas di halaman Gedung GKBI Jakarta)

Berdikari, Jakarta- Untuk kelima kalinya kantor ExxonMobil Jakarta ‘digoyang’ oleh massa pendukung Partai Persatuan Pembebasan Nasional (Papernas). Seribuan massa yang berasal perwakilan buruh, mahasiswa, dan kaum miskin perkotaan –lengkap dengan baliho, umbul-umbul, spanduk, poster,  yel-yel, lagu, beserta orasi-orasinya- kembali datang untuk menyemarakkan suasana ‘jam makan siang’ di halaman Gedung GKBI Jalan Jenderal Sudirman hari ini (29/04).

Jakarta, Berdikari -Hari Rabu siang (23/04) kantor ExxonMobil di Jalan Jenderal Sudirman didatangi 1500-an massa dari Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI). Massa yang didominasi oleh ibu-ibu ini menuntut nasionalisasi Industri industri pertambangan untuk pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan sembako murah.

Makassar, Berdikari- Sekitar 1100-an massa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Rakyat Miskin Indonesia (DPW-SRMI) Sulawesi Selatan pada hari Selasa siang (22/04) mendatangi Kantor PT. INCO di Kota Makassar. Mereka menuntut dinasionalisasinya PT. INCO demi sembako murah dan pendidikan gratis di Sulawesi Selatan.

Jakarta, Berdikari- Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) Papernas, Dita Indah Sari, memperoleh penghargaan sebagai "salah satu dari sepuluh tokoh yang paling memberi inspirasi pada perempuan Indonesia". Acara penghargaan yang bertajuk "Tribute to Women" digelar pada Selasa malam (22/04) di Sky Building Plaza Semanggi oleh Kantor Berita Antara.

Siantar-berdikari (21/04/08) : aksi penggusuran semakin marak di berbagai kota. Di Kota Siantar, pihak siantar hotel menggusur paksa pedagang kaki lima dengan cara meletakkan batu besar di tempat mereka berdagang. Tindakan sewenang-wenang pihak hotel ditanggapi dengan aksi massa oleh pedagang kaki lima yang didukung mahasiswa dan petani siantar.

Bahwa dengan keputusan Mahkamah Konstitusi no 5/PUU-V/2007 berikut keluarnya Perubahan Kedua atas UU 32/2004 tanggal 1 April 2008 maka calon perseorangan memiliki hak secara hukum dan politik untuk maju dalam pertarungan pilkada di seluruh Indonesia.

Mataram, Berdikari- Untuk yang kesekian kalinya 200-an massa JARNAS  (Jaringan Rakyat untuk Nasionalisasi) yang merupakan gabungan dari LMND, STN, KP-SRMI, AMSI, PAGER DESA, melakukan aksi unjuk rasa ( rabu 16 april 2008) untuk menuntut kepada pemerintah agar segera mengambil alih perusahaan pertambangan yang di miliki oleh perusahaan transnasional imperialis amerika yaitu PT NNT yang di nilai tidak memberikan manfaat sedikit pun terhadap kesejahteraan masyarakat NTB dan Indonesia pada umumnya.

Makassar, Berdikari online (14/03/08): 25 orang yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Komisariat Unhas melakukan aksi massa didepan kampusnya, di pintu I UH, jalan perintis kemerdekaan km 10, Ujung pandang. 

Jakarta (8/04/08) : Ribuan orang yang tergabung dalam Serikat Pegawai Pelabuhan Indonesia (SPPI) melakukan aksi di depan pintu gerbang DPR-RI menolak pengesahan RUU Pelayaran. Aksi ini juga mendapat dukungan dari ratusan massa Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), dan Partai Persatuan Pembebasan Nasional (PAPERNAS). Menurut koordinator aksi, Agus Hermawan, DPP SPPI, pengesahan RUU Pelayaran sama saja dengan menyerahkan kedaulatan bangsa kepada pihak asing. Menurutnya, PT Pelindo telah berjasa dalam memberikan kontribusi kepada negara ketika krisis ekonomi terjadi, pada saat itu laba bersih pertahun mencapai kurang lebih 2 trilyun pertahun.

Kendari, Berdikari: 70-an orang massa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Lingkungan melakukan aksi di Kantor dinas pertambangan, dinas kehutanan, dan DPRD Kendari. Aliansi Peduli Lingkungan terdiri dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), WALHI, HMI (dan beberapa organisasi lainnya).

, Berdikari: Aksi massa menuntut nasionalisasi Industri Pertambangan terus bergulir di berbagai daerah. Di makassar, setelah minggu lalu, kantor PT. INCO di geruduk mahasiswa (LMND), kini giliran puluhan buruh yang tergabung dalam Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) melakukan aksi didepan kantor INCO.

Jakarta, Berdikari- Untuk ketiga kalinya dalam tahun 2008, Kantor ExxonMobil di Gedung GKBI Jl. Jenderal Sudirman kembali didatangi puluhan massa yang menuntut nasionalisasi atas perusahaan migas asal AS tersebut.  Hari ini, tanggal 12 Maret 2008, adalah giliran puluhan massa buruh dan ibu rumah tangga, yang tergabung dalam Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), yang ‘bertamu’ melakukan aksi bertemakan “Ambil Alih Kendali (Nasionalisasi) Industri Pertambangan Asing untuk Kesejahteraan Rakyat”.

Makassar, Berdikari- Lima  puluhan massa mahasiswa, pada hari Senin siang tanggal 10 Maret 2008, terlihat memadati halaman kantor INCO (PT International Nickel Indonesia Tbk) di sambil meneriakkan yel-yel: NASIONALISASI INCO. Tidak hanya sekedar berorasi dan membagikan selebaran, ternyata massa juga memaksa untuk masuk kedalam kantor untuk menjadikan kantor INCO sebagai panggung orasi. Namun tampak pihak penjagaan PT.INCO menolaknya sehingga massa sempat bersitegang dengan satuan pengamanan.